[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#ripdemokrasi

2030 posts

TOP POSTS

Mahasiswa tidak pernah mati
.
.
.
Maaf hanya tugas fotografi
#demokrasi #ripdemokrasi #aliansimahasiswa

MCA tetap berisik demi kembalinya demokrasi yang hilang .
#ripdemokrasi

Ada yang kerap mengatakan dan mendukung tentang kebebasan. Akan tetapi sekarang yang mengatakan tersebut malah merenggut dari kebebasan itu sendiri?
Seperti inikah demokrasi yang kerap kau gembor-gemborkan wahai pemuda yang katanya agen pembaharuan?
#RIPDemokrasi

Di negara kami ini yang memiliki budaya dan agama yang beragam. Jika kalian orang yang cinta negara ini maka jangan membawa nama agama mu tapi bawalah nama negaramu.
#ripdemokrasi #toleransi #nkrihargamati #nkri

Demokrasi sedang sakit
Mahasiswa anti kritis
#bangunkaumperubahan
#ripdemokrasi
#panjangumurperjuangan

Saya , orang Indonesia yang sedang menjalani study di luar negara pun tidak bisa tinggal diam dan tidak mengutarakan hal ini. To be honest, RIP Justice and Law System in Indonesia.๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ #ahok #terimakasihahok #RIPpancasila #RIPdemokrasi #gueahok

MOST RECENT

Ada apa dengan kampus ku ?
Ada cacat demokrasi ?
Ada yang aneh ?
Ada apa ?

#RIPdemokrasi
#RIPkampusuinsuskariau

Sampit sebuah daerah dengan kumpulan awan yang bahkan tak pernah menyatu.
Panasnya lumayan menyengat tapi tenang panasnya disini masih kalah dengan panasnya kursi papah di DPR-RI sekarang.
#ripdemokrasi
#msma
#mysurveymyadventure
#setianovanto
#dprri
#pertaminamorvikalimantan
#sampit
#planner13
#sktkilam

MCA tetap berisik demi kembalinya demokrasi yang hilang .
#ripdemokrasi

Ketika rezim tidak mengenal logika hukum dan tidak mendengar aspirasi umat

Diktatorisme telah dilakukan oleh DPR RI,
Hanya ada satu kata, Lawan !

#aksi212 #aksi411 #alumni212 #belaulama #belaislam #daruratdemokrasi #ripdemokrasi

Mahasiswa tidak pernah mati
.
.
.
Maaf hanya tugas fotografi
#demokrasi #ripdemokrasi #aliansimahasiswa

#regrann from @_syarief_al_fatih_ --- Mahasiswa yang berjuang melawan ketidakadilan ditangkapi...ketidakadilan terus dipertontonkan secara vulgar, kekuasaan seolah menjadi kebenaran tunggal...Mana Keadilan...? #ripdemokrasi #indonesianegarahukum #tegakkanhukumdankeadilandiindonesia #tegakkankeadilanwalaulangitruntuh #riphukumdankeadilan #regrann

*Siapa Diuntungkan Pembubaran HTI?*
_Oleh : Iwan Januar_

Akhirnya PERPPU Ormas disahkan menjadi undang-undang. Komposisi suaranya ialah 7 mendukung dan 3 menentang. Tiga fraksi menerima dengan catatan yakni Demokrat, PPP dan PKB. Tak berapa lama kemudian bersliweran di medsos nada kritis dengan hashtag #demokrasiSudahMati atau #RIPDemokrasi atau #DemokrasiBerduka.

Tapi bagi saya dan banyak orang yang lama bergumul dengan gagasan syariat Islam dan Khilafah, hal itu tidaklah mengejutkan. Itulah proses demokrasi. Seperti kata Iqbal, pujangga muslim Pakistan; demokrasi memang menghitung kepala bukan isi kepala. Tak peduli seberapa cerdas dan benar Anda, tetap suara mayoritas yang menentukan. Kebenaran versi demokrasi adalah apa kata orang banyak, suara paling dominan. Profesor akan kalah oleh kawanan preman, dan orang saleh akan disingkirkan gerombolan pendukung kezaliman. Demikianlah formula demokrasi.
Demokrasi jauh dari politik rasional, tapi cenderung politik transaksional. Hanya orang awam yang tak tahu bahwa banyak keputusan politik di alam demokrasi diputuskan lewat mekanisme transaksional. Ada nego dan barter politik serta finansial yang menjadi tebusan. Banyaknya kepala daerah dan anggota dewan yang terjerat OTT adalah potret politik transaksional di negeri ini makin kental.

Dagelan lucu juga disodorkan sejumlah fraksi yang berpura-pura kritis menerima PERPPU dengan catatan. Mereka ingin terlihat oposisinya dan kritisnya, padahal orang yang paham mekanisme revisi atau pemberian catatan pada PERPPU yang sudah jadi UU akan tertawa. Karena itu membutuhkan proses yang lama dan tidak gampang. Jadi, mereka hanya main dagelan yang dibawah standar lawakan Sule.

Tinggal sekarang siapa yang diuntungkan dengan drama politik ini, terutama dengan dilarangnya HTI? Publik tahu bahwa HTI salah satu dari sekian ormas Islam yang punya nalar kritis tinggi. Bahkan melebihi parpol-parpol yang ada. HTI salah satu ormas Islam yang mengecam proses referendum untuk Timor-Leste, menentang pencabutan berbagai subsidi, swastanisasi berbagai SDA, ancaman hutang LN, dan hegemoni asing seperti pembangunan kedubes AS di Jakarta.

Ribuan kader HTI turun ke jalan, mendatangi politis,

*Siapa Diuntungkan Pembubaran HTI?* Oleh : Iwan Januar

Akhirnya PERPPU Ormas disahkan menjadi undang-undang. Komposisi suaranya ialah 7 mendukung dan 3 menentang. Tiga fraksi menerima dengan catatan yakni Demokrat, PPP dan PKB. Tak berapa lama kemudian bersliweran di medsos nada kritis dengan hashtag #demokrasiSudahMati atau #RIPDemokrasi atau #DemokrasiBerduka.

Tapi bagi saya dan banyak orang yang lama bergumul dengan gagasan syariat Islam dan Khilafah, hal itu tidaklah mengejutkan. Itulah proses demokrasi. Seperti kata Iqbal, pujangga muslim Pakistan; demokrasi memang menghitung kepala bukan isi kepala. Tak peduli seberapa cerdas dan benar Anda, tetap suara mayoritas yang menentukan. Kebenaran versi demokrasi adalah apa kata orang banyak, suara paling dominan. Profesor akan kalah oleh kawanan preman, dan orang saleh akan disingkirkan gerombolan pendukung kezaliman. Demikianlah formula demokrasi.
Demokrasi jauh dari politik rasional, tapi cenderung politik transaksional. Hanya orang awam yang tak tahu bahwa banyak keputusan politik di alam demokrasi diputuskan lewat mekanisme transaksional. Ada nego dan barter politik serta finansial yang menjadi tebusan. Banyaknya kepala daerah dan anggota dewan yang terjerat OTT adalah potret politik transaksional di negeri ini makin kental.

Dagelan lucu juga disodorkan sejumlah fraksi yang berpura-pura kritis menerima PERPPU dengan catatan. Mereka ingin terlihat oposisinya dan kritisnya, padahal orang yang paham mekanisme revisi atau pemberian catatan pada PERPPU yang sudah jadi UU akan tertawa. Karena itu membutuhkan proses yang lama dan tidak gampang. Jadi, mereka hanya main dagelan yang dibawah standar lawakan Sule.

Tinggal sekarang siapa yang diuntungkan dengan drama politik ini, terutama dengan dilarangnya HTI? Publik tahu bahwa HTI salah satu dari sekian ormas Islam yang punya nalar kritis tinggi. Bahkan melebihi parpol-parpol yang ada. HTI salah satu ormas Islam yang mengecam proses referendum untuk Timor-Leste, menentang pencabutan berbagai subsidi, swastanisasi berbagai SDA, ancaman hutang LN, dan hegemoni asing seperti pembangunan kedubes AS di Jakarta.

Siapa Diuntungkan Pembubaran HTI?

Oleh: Ust Iwan Januar

Akhirnya PERPPU Ormas disahkan menjadi undang-undang. Komposisi suaranya ialah 7 mendukung dan 3 menentang. Tiga fraksi menerima dengan catatan yakni Demokrat, PPP dan PKB. Tak berapa lama kemudian bersliweran di medsos nada kritis dengan hashtag #demokrasiSudahMati atau #RIPDemokrasi atau #DemokrasiBerduka.

Tapi bagi saya dan banyak orang yang lama bergumul dengan gagasan syariat Islam dan Khilafah, hal itu tidaklah mengejutkan. Itulah proses demokrasi. Seperti kata Iqbal, pujangga muslim Pakistan; demokrasi memang menghitung kepala bukan isi kepala. Tak peduli seberapa cerdas dan benar Anda, tetap suara mayoritas yang menentukan. Kebenaran versi demokrasi adalah apa kata orang banyak, suara paling dominan. Profesor akan kalah oleh kawanan preman, dan orang saleh akan disingkirkan gerombolan pendukung kezaliman.

Demikianlah formula demokrasi. Demokrasi jauh dari politik rasional, tapi cenderung politik transaksional. Hanya orang awam yang tak tahu bahwa banyak keputusan politik di alam demokrasi diputuskan lewat mekanisme transaksional. Ada nego dan barter politik serta finansial yang menjadi tebusan. Banyaknya kepala daerah dan anggota dewan yang terjerat OTT adalah potret politik transaksional di negeri ini makin kental.

Dagelan lucu juga disodorkan sejumlah fraksi yang berpura-pura kritis menerima PERPPU dengan catatan. Mereka ingin terlihat oposisinya dan kritisnya, padahal orang yang paham mekanisme revisi atau pemberian catatan pada PERPPU yang sudah jadi UU akan tertawa. Karena itu membutuhkan proses yang lama dan tidak gampang. Jadi, mereka hanya main dagelan yang dibawah standar lawakan Sule.

Tinggal sekarang siapa yang diuntungkan dengan drama politik ini, terutama dengan dilarangnya HTI? Publik tahu bahwa HTI salah satu dari sekian ormas Islam yang punya nalar kritis tinggi. Bahkan melebihi parpol-parpol yang ada. HTI salah satu ormas Islam yang mengecam proses referendum untuk Timor-Leste, menentang pencabutan berbagai subsidi, swastanisasi berbagai SDA, ancaman hutang LN, dan hegemoni asing seperti pembangunan kedubes AS di Jakarta.

Ribuan kader HTI turun ke jalan, mendatangi politisi,

#RipDemokrasi #PerppuKolonial
Dendam karna ahox kalah, maka semua ormas Islam yang kemarin menyeruakan "Tolak Pemimpin K*f*r" akan di libas semua

Copas By @akhina_fiqri

Siapa Diuntungkan Pembubaran HTI?

Oleh: Ust Iwan Januar

Akhirnya PERPPU Ormas disahkan menjadi undang-undang. Komposisi suaranya ialah 7 mendukung dan 3 menentang. Tiga fraksi menerima dengan catatan yakni Demokrat, PPP dan PKB. Tak berapa lama kemudian bersliweran di medsos nada kritis dengan hashtag #demokrasiSudahMati atau #RIPDemokrasi atau #DemokrasiBerduka.

Tapi bagi saya dan banyak orang yang lama bergumul dengan gagasan syariat Islam dan Khilafah, hal itu tidaklah mengejutkan. Itulah proses demokrasi. Seperti kata Iqbal, pujangga muslim Pakistan; demokrasi memang menghitung kepala bukan isi kepala. Tak peduli seberapa cerdas dan benar Anda, tetap suara mayoritas yang menentukan. Kebenaran versi demokrasi adalah apa kata orang banyak, suara paling dominan. Profesor akan kalah oleh kawanan preman, dan orang saleh akan disingkirkan gerombolan pendukung kezaliman.

Demikianlah formula demokrasi. Demokrasi jauh dari politik rasional, tapi cenderung politik transaksional. Hanya orang awam yang tak tahu bahwa banyak keputusan politik di alam demokrasi diputuskan lewat mekanisme transaksional. Ada nego dan barter politik serta finansial yang menjadi tebusan. Banyaknya kepala daerah dan anggota dewan yang terjerat OTT adalah potret politik transaksional di negeri ini makin kental.

Dagelan lucu juga disodorkan sejumlah fraksi yang berpura-pura kritis menerima PERPPU dengan catatan. Mereka ingin terlihat oposisinya dan kritisnya, padahal orang yang paham mekanisme revisi atau pemberian catatan pada PERPPU yang sudah jadi UU akan tertawa. Karena itu membutuhkan proses yang lama dan tidak gampang. Jadi, mereka hanya main dagelan yang dibawah standar lawakan Sule.

Tinggal sekarang siapa yang diuntungkan dengan drama politik ini, terutama dengan dilarangnya HTI? Publik tahu bahwa HTI salah satu dari sekian ormas Islam yang punya nalar kritis tinggi. Bahkan melebihi parpol-parpol yang ada. HTI salah satu ormas Islam yang mengecam proses referendum untuk Timor-Leste, menentang pencabutan berbagai subsidi, swastanisasi berbagai SDA, ancaman hutang LN, dan hegemoni asing seperti pembangunan kedubes AS di Jakarta.

Ribuan kader HTI turun ke jalan, mendatangi politisi,

Siapa Diuntungkan Pembubaran HTI?
Oleh : Iwan Januar

Akhirnya PERPPU Ormas disahkan menjadi undang-undang. Komposisi suaranya ialah 7 mendukung dan 3 menentang. Tiga fraksi menerima dengan catatan yakni Demokrat, PPP dan PKB. Tak berapa lama kemudian bersliweran di medsos nada kritis dengan hashtag #demokrasiSudahMati atau #RIPDemokrasi atau #DemokrasiBerduka.

Tapi bagi saya dan banyak orang yang lama bergumul dengan gagasan syariat Islam dan Khilafah, hal itu tidaklah mengejutkan. Itulah proses demokrasi.
Seperti kata Iqbal, pujangga muslim Pakistan; demokrasi memang menghitung kepala bukan isi kepala. Tak peduli seberapa cerdas dan benar Anda, tetap suara mayoritas yang menentukan.
Kebenaran versi demokrasi adalah apa kata orang banyak, suara paling dominan. Profesor akan kalah oleh kawanan preman, dan orang saleh akan disingkirkan gerombolan pendukung kezaliman. Demikianlah formula demokrasi.
Demokrasi jauh dari politik rasional, tapi cenderung politik transaksional. Hanya orang awam yang tak tahu bahwa banyak keputusan politik di alam demokrasi diputuskan lewat mekanisme transaksional. Ada nego dan barter politik serta finansial yang menjadi tebusan. Banyaknya kepala daerah dan anggota dewan yang terjerat OTT adalah potret politik transaksional di negeri ini makin kental.

Dagelan lucu juga disodorkan sejumlah fraksi yang berpura-pura kritis menerima PERPPU dengan catatan. Mereka ingin terlihat oposisinya dan kritisnya, padahal orang yang paham mekanisme revisi atau pemberian catatan pada PERPPU yang sudah jadi UU akan tertawa. Karena itu membutuhkan proses yang lama dan tidak gampang. Jadi, mereka hanya main dagelan yang dibawah standar lawakan Sule.

Tinggal sekarang siapa yang diuntungkan dengan drama politik ini, terutama dengan dilarangnya HTI?
Publik tahu bahwa HTI salah satu dari sekian ormas Islam yang punya nalar kritis tinggi. Bahkan melebihi parpol-parpol yang ada.
HTI salah satu ormas Islam yang mengecam proses referendum untuk Timor-Leste, menentang pencabutan berbagai subsidi, swastanisasi berbagai SDA, ancaman hutang LN, dan hegemoni asing seperti pembangunan kedubes AS di Jakarta.
Lanjut kolom komentar...

Teruslah bersuara.
Terus suarakan keadilan.
Terus suarakan kebenaran.
Lawan rezim zalim.
Setelah sebelumnya presidential thresold 20%.
Kini mereka mensahkan UU ormas yang tidak lain tidak bukan adalah cara mereka untuk membungkam ormas yang kontra terhadap kebijakan pemerintah.
Mereka seakan-akan memang menghalalkan segala cara agar tak dapat dikalahkan.
Semua yang kritis seakan dikebiri agar tak punya taji lagi.
Tapi ingat wahai rezim zalim, MAKAR ALLAH SWT akan datang lebih besar dan lebih dahsyat daripada apa yang ada di otak busuk kalian.
Hasbunallah wani'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
"Cukuplah Allah SWT sebagai penolong dan Allah SWT sebaik-baik pelindung".
Ormas dikebiri melalui UU.
Kita bergerak atas nama ummat.
Peristiwa 212 sudah menjadi bukti kepada dunia bahwa ummat islam negeri ini bisa bersatu melawan kezaliman dan kepongahan rezim yang melindungi orang yang salah.
Peristiwa 212 sudah menjadi bukti kita tidak lagi bergerak atas nama ormas, golongan atau apapun itu. Semua elemen masyarakat bersatu padu bergerak atas nama ummat.
REZIM LINDUNGI ORANG YANG SALAH SUDAH PERNAH KITA LIBAS.
SEKARANG REZIM MAU CIPTAKAN PERATURAN YANG SALAH, MARI KITA GILAS.

#relawanromocenter #romosyafii #rumahaspirasiromocenter #gerindra #fraksigerindra #RIPDemokrasi #diktator #otoriter

Cc:
@relawanromocenter
@romo.syafii
@gerindra

Innalillaahi wainnailaihi roojiuun...telah mati Demokrasi di Indonesia #ripdemokrasi #ripdemokrasiindonesia selamat datang #rezimotoriter #rezimislamophobia

Ingat dan Catat Partai bajingan yg menerima PERPPU Ormas agar jangan sampai kita salah pilih lg Partai2 penjilat tsb #RIPDemokrasi

Wowww pendukung penista dapet apa? Kok gak pernah kampanye reklamasi? #tolakreklamasi #tolakpltpb #ripdemokrasi

Bunda relakan darah juang kami untuk bebaskan negeri #tolakperpuormas #ripdemokrasi

@Regrann from @khilafaharmy - REZIM OMDO...!!!! .
.
Katanya kangen, katanya pengen, katanya penting buat ngontrol pemerintah,, Giliran diingetin,,,
Ehhh malah ngumpet,, .
Katanya pendemo itu mau ditemui, kok malah pada ditangkep??? .
.
.
Kami Bosan dengan DUSTA ANDA...!!! .
.
.
#suaramahasiswa #mahasiswamelawan #rezimomdo #tolakperppuormas #3tahunJokowiJK #ripdemokrasi #sayapribumi - #regrann

@Regrann from @khilafaharmy - REZIM OMDO...!!!! .
.
Katanya kangen, katanya pengen, katanya penting buat ngontrol pemerintah,, Giliran diingetin,,,
Ehhh malah Bungkam Suara Rakyat,,, Bungkam Suara Mahasiswa,,, .
.
Kami Bosan dengan DUSTA ANDA...!!! .
.
.
#suaramahasiswa #mahasiswamelawan #rezimomdo #tolakperppuormas #3tahunJokowiJK #ripdemokrasi #sayapribumi - #regrann

Solidaritas buat kawan yang berjuang di Lereng Gunung Slamet. #gunungslamet #montain #ripdemokrasi #berjuang

SENIN, 9 OKTOBER 2017

ini layout acara yg di lakukan oleh LBH Jakarta yg di protes oleh massa yg mengatas namakan FPI dan BAMUS betawi. tdk ada isu PKI sama sekali, kalau tmn2 ingin tau video acarany ada di IG @melaniesubono yg ktika acara berlangsung melakukan siaran langsung di instagram
tdk ada acara PKI sama sekali sprti yg diteriakan oleh massa aksi yg mengepung LBH jakarta sehingga membuat org2 yg di dalam yg trdapat perempuan, lansia tdk bisa pulang hingga pukul 01.30 malam ini
#DaruratDemokrasi #ripdemokrasi #ripdemocracy #kamibersamaLBHJakarta #lbhjakarta

Sunda Wiwitan merupakan suatu kepercayaan terhadap kekuatan alam dan arwah leluhur yang dianut oleh masyarakat tradisional Sunda. Kepercayaan ini sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka.

Akhir-akhir ini Sunda Wiwitan menjadi topik hangat terkait perebutan hak atas tanah. Pada tingkat pengadilan, hakim memutuskan bahwa tergugat (masyarakat adat Sunda Wiwitan) kalah karena tidak bisa membuktikan tanah sengketa merupakan tanah komunal masyarakat adat Sunda Wiwitan.

Oleh karenanya, BEM STHI Jentera mengadakan diskusi publik dengan tema *โ€œPeran Negara dalam Mengatasi Konflik Tanah Masyarakat Adat Sunda Wiwitan.โ€* Diskusi ini ingin menelisik sejauh mana peran negara dalam mengatasi konflik horizontal masyarakat adat terkait hak atas tanah?

Narasumber:
1. Prof. Sulistyowati Irianto (Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia)
2. Dewi Kanti (Perwakilan Masyarakat Adat Sunda Wiwitan)
3. Antonius Cahyadi (Kuasa Hukum Sunda Wiwitan)
4. Bivitri Susanti (Dosen Hukum Tata Negara STHI Jentera)

Diskusi akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 20 September 2017
Waktu: 16.00-18.00
Tempat : Lounge Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

CP:
MARYAM: 082348939797
AYU: 081285496738 *Jangan lupa bawa tumbler masing-masing ya!*
#sunda #sundawiwitan #ripdemocracy #ripdemokrasi #ham

Iya pak bnr kejam bgt,sprt kejam nya buzer2 piaraan bpk.๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜…๐Ÿ˜†๐Ÿ˜‰ https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/3090019/jokowi-medsos-di-indonesia-kejam-banget

#jokowiend2019 #tumbangkanjokowi #rezimkodok #ripdemokrasi

#Repost @lbh_jakarta (@get_repost)
ใƒปใƒปใƒป
Semenjak LBH Jakarta berdiri ditahun 1970, tidak terhitung sudah berbagai macam kegiatan dilakukan di gedung ini, termasuk forum-forum akademis seperti seminar, diskusi publik, dll. Namun hari ini, Indonesia mundur kebelakang #DaruratDemokrasi . Pagi ini polisi melarangan Seminar Pengungkapan Sejarah 65/66 di gedung YLBHI/LBH Jakarta, peserta yang mayoritas sudah berusia lanjut, tidak diperbolehkan masuk ke gedung. Saat ini mereka duduk dipinggir jalan, menanti hingga diperbolehkan untuk masuk ke dalam gedung. Hal ini menambah daftar inkooperatif Kepolisian pada demokrasi dan hak kebebasan berpendapat dan berkumpul. Saya dukung Bapak Kapolri Tito Karnavian berdiri menegakan demokrasi dengan menjamin keberlangsungan kegiatan seminar tersebut, bukan melarangnya.

Untuk ini, mari kita bersama-sama *mengirimkan Pesan melalui SMS/Whatsapp/lainnya* ke: โ€ขKAPOLRI, Tito Karnavian, [08121111981]

Dengan Hormat

Kepada Bapak Kapolri, pagi ini kepolisian melarang dan menghalangi peserta seminar Pengungkapan Sejarah 65/66 di LBH Jakarta. Kami meminta agar bapak menjalankan amanat reformasi dan UUD Dasar 1945 mengenai kemerdekaan berpendapat dan berkumpul dengan menjaga dan melindungi warga negara yang sedang menggunakan haknya untuk berkumpul dan berpendapat. Sepanjang sejarah LBH Jakarta/YLBHI tak terhitung berapa banyak jumlah forum seperti seminar atau diskusi publik dilakukan di LBH Jakarta, namun tak pernah satu pun yang dilarang dan dihalangi oleh kepolisian. Untuk itu kami meminta bapak untuk menjaga dan melindungi demokrasi, jangan mundur kebelakang, jangan biarkan Indonesia #DaruratDemokrasi.
Hormat saya, (masukan nama anda)

#RIPDemokrasi

#Repost @anti.pki with @instatoolsapp ใƒปใƒปใƒป
#Repost @warkop_id
ใƒปใƒปใƒป
Setuju gak klo PP no 10 tnh 1959 di terapkan lagi?...
. .__________________________________
follow ๐Ÿ‘‰@warkop_id
๐Ÿ’ƒ ๐Ÿ’ƒ
๐Ÿ’ƒ ๐Ÿฟ
follow ๐Ÿ‘‰@perindu^syafaat
.____________$__$___$__$________
share dan tag sahabat elu untuk berbagi informasi๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ‘Š๐Ÿ’๐Ÿ’
.
#SavePalestine
#jakarta#medan#surabaya#indonesia#media#boikotmetrotv#jawabarat#instagram#semarang#bandung#aniessandi#mahasiswa#universitas#pendidikan#budaya#ahok#like4like#jawa#batak#betawi#sunda#madura#melayu#dayak#jokowi#minang#anies#RIPdemokrasi

Most Popular Instagram Hashtags