[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#perkuatkpk

37 posts

TOP POSTS

Saat mrk mulai naik daun , kau malah ingin buat pamornya turun
.
Kau reduksi setiap sisi sampai mrk tak lagi punya independensi
.
Saat mrk mnnjukkan tren positif , tp malah kau buat seakan tampak negatif
.
Negeri ini butuh kolaborasi , bukan saling mengkebiri
.
Sdh cukup pencuri negeri ini bisa seenaknya kesana sini
.
Mereka yg memanen tnp menanam
Merompak tnp jejak
Kabur tnp buntut , bau tnp kentut
.
Semoga negeriku bisa lebih baik , dg lembaga yg baik dan diisi oleh org" baik
.
#TolakRevisiUUKPK#PerkuatKPK#IndonesiaBangkit

Kita yang waras menyimak saja yukk..baca sampe habis utk nambah wawasan...sumbu pendek IQ JONG**K gak ush ikutan baca, kasian otaknya๐Ÿคฃ#salamwaras#indonesiawaras#savekpk#perkuatkpk#dukungkpk#KamiBersamaKPK BERANI JUJUR HEBAT ๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ’ช๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ ____________

Beberapa hari yang lalu kita dibuat geram dengan ramainya pemberitaan tentang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sibuk mengusik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui hak angket. Memang tidak ada habisnya kelakuan dewan terhormat yang โ€œkatanyaโ€ wakil rakyat ini. Jika kita perhatikan dengan seksama, dari awal DPR ini terlihat sangat santer sekali dan menggebu-gebu untuk menyerang KPK menggunakan hak angket, sampai-sampai DPR mengancam KPK dengan menggunakan pasal penyanderaan jika KPK tidak memenuhi tuntutan DPR untuk mengizinkan memanggil Miryam S Haryani terkait bagi-bagi duit kasus e-KTP.

Meskipun โ€œseranganโ€ yang dilancarkan oleh DPR sangat kentara sekali niatnya untuk melemahkan KPK, namun seperti biasa DPR jago sekali ngeles dan menyatakan bahwa semua itu dilakukan tanpa ada niatan untuk melemahkan KPK. Perlu diakui bahwa DPR ini ibarat seperti senior dan KPK adalah juniornya, jika dalam sekolah ataupun kampus biasanya senior selalu menggunakan pasal senior selalu benar, dan jika senior melakukan kesalahan akan kembali ke pasal sebelumnya yang menyatakan bahwa senior selalu benar. Jadi sulit sekali untuk melawan DPR ini.

Namun bukan KPK namanya kalau tidak bisa memanfaatkan kekuatannya yang tersisa untuk kembali โ€œmenamparโ€ balik kehormatan DPR, ini hanya sebatas opini saya pribadi, terlepas benar atau tidaknya hanya KPK yang mengetahui. Tapi jika dilihat momentumnya operasi yang dilakukan oleh KPK ini menurut saya sangat pas sekali untuk โ€œmembalasโ€ serangan DPR sebelumnya. Kok ya untungnya pada saat kritis begini ada saja kelakuan nyleneh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto yang sedang melakukan transaksi suap. Ya ini bisa menjadi kesempatan emas bagi KPK untuk balik menyerang DPR menggunakan momentum Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan kembali menaikkan wibawa KPK di mata rakyat.

Baca sambungan berita di kolom komen ๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡

Caption n hashtag kalian apa? ๐Ÿ˜œ...โ€ฆโ€ฆโ€ฆโ€ฆโ€ฆ #kebakaranjenggot #kepepet #ketakutan #nggataumalu #bubarkandpr #dprsarangkoruptor #perkuatkpk

Demokrasi : dari rakyat,oleh rakyat,untuk BANGSAT
#savekpk #perkuatKPK #janganlemahkanKPK

Gedung parlemen ini tempat SUCI kata FH ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿค” hahahaaa ngakak guling2 nonton video ini#salamwaras#indonesiawaras#savekpk#perkuatkpk#dukungkpk#KamiBersamaKPK berantas koruptor, tangkap tikus2 berdasi...BERANI JUJUR HEBAT ๐Ÿ‘๐Ÿ™Œ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ #Repost @gabrieel.r @psi_id

Bagus nya tenun ikat yg di pake pakdhe @jokowi dan budhe iriana ๐Ÿ˜˜๐Ÿ˜โค tetep sehat tetep semangat pakdhe jokowi dan budhe...#jokowipresidenku#jokowiuntukpresiden#pilpres2019#jokowi2periode#projokowi#kawaljokowi#KamiBersamaJKW#salamwaras#indonesiawaras menuju indonesia hebat indonesia bersih bebas korupsi BERANI JUJUR HEBAT#savekpk#perkuatkpk ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉโค๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ sumbu pendek jangan baper, baper tenggelamkan...ANJING MENGGONGGONG KAFILAH BERLALU๐Ÿ™Œ๐Ÿ™Œ๐Ÿ˜œ๐Ÿ˜› _______

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Widodo hari ini menghadiri Parade Kuda Sandelwood dan Festival Tenun Ikat Sumba 2017. Acara itu berlangsung di Lapangan Galatama, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT). Jokowi dan Iriana tampak mengenakan pakaian adat Sumba saat hadir di acara itu. Kepala Negara tampak mengenakan penutup kepala berwarna merah dan ada bulu-bulu putih di atasnya.

Kemudian memakai bawahan kain panjang berwarna merah dan putih. Di pinggang Jokowi ada pedang yang terpasang.

Sementara Iriana Widodo mengenakan selendang khas Sumba berwarna hitam dengan motif warna putih dan kuning dengan bawahannya kain yang sama dengan Jokowi.

Baca Juga :

Dikutip dari rilis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Rabu (12/7), Jokowi juga memberikan pidato soal keunikan budaya dan suku di Indonesia yang berjumlah 714 dan tersebar di 17.000 pulau. "Dan bila dikelola dengan baik akan menjadi keunggulan yang dimiliki Indonesia dibanding bangsa-bangsa lain, terutama di bidang pariwisata," kata Jokowi. "Inilah kebinekaan kita, Bhinneka Tunggal Ika yang harus kita jaga, karena sangat beragam," lanjut dia.

Untuk itu Kepala Negara menghimbau agar keunikan tersebut dapat dikelola dengan baik. Serta kegiatan promosi dapat dilakukan secara masif dan efektif agar wisatawan berbondong-bondong datang.

Misalnya saja di Pulau Sumba, kuda Sandelwood yang setiap tahun dipakai untuk parade, dan tak jarang digunakan untuk mas kawin. Lalu budaya cium hidung yang ada di Pulau Sumba. "Ini simbol kesatria (kuda Sandelwood). Itu adalah simbol nafas kehidupan(cium hidung)," ucap Jokowi.

Berita bersambung di kolom komentar ๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡

Wah bisa2 duo F berpeluang jd ketua DPR nggantiin SETNOV nih...makin paraahh dah DPR#salamwaras#indonesiawaras#duoFCepatnyusul#pkerompioranye#savekpk#dukungkpk#perkuatkpk#beranijujurhebat๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ _____

Jakarta - KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka baru e-KTP. Novanto disangka melanggar Pasal 3 atau 2 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Terhadap Saudara SN disangkakan melanggar Pasal 3 atau 2 ayat 1 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di KPK, Jakarta Selatan, Senin (17/7/2017). Pasal 3 dan Pasal 2 ayat 1 memiliki ancaman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar.
Pasal 3
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.

Pasal 2 ayat 1
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Baca Juga: KPK: Setya Novanto Diduga Kondisikan Pengadaan Barang dan Jasa e-KTP

Agus menjelaskan Setya Novanto diduga memiliki peran dalam setiap proses pengadaan e-KTP. Mulai perencanaan, pembahasan anggaran, hingga pengadaan barang dan jasa. "Saudara SN melalui AA diduga memiliki peran, baik dalam proses perencanaan, pembahasan anggaran, maupun pengadaan barang dan jasa," jelas Agus.

Saya pun termasuk orang yg lbh percaya kepada KPK#savekpk#dukungkpk#perkuatkpk#tolakhakangketkpk#berantaskorupsi#tangkaptikusberdasi#jangankasihkendor BERANI JUJUR HEBAT ๐Ÿ‘๐Ÿ‘ menuju Indonesia bersih bebas korupsi ๐Ÿ‘๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‘ _______
Jakartaย - Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei tentang penilaian publik terhadap DPR dan KPK. Hasilnya adalah mayoritas responden lebih percaya KPK daripada DPR.
Survei dilakukan berdasarkan keputusan DPR yang membuat pansus hak angket KPK, karena hal ini dinilai dapat melemahkan KPK. Metodologi yang dilakukan dengan multistage random sampling dan mengambil 1500 orang sebagai secara acak. Survei dilakukan pada 14-20 Mei 2017 dengan cara wawancara. Margin of error survei sebesar +-2,5%. Sebanyak 64,4% responden mengaku percaya KPK dan hanya 6,1% yang menjawab percaya DPR. Ada 29,5% responden yang menjawab tidak tahu atau tidak mau menjawab. "Ini akan menjadi sulit untuk DPR mengambil kebijakan di pansus hak angket KPK. Karena itu bukan keinginan rakyat," ujar Direktur SMRC, Sirojudin Abbas saat rilis survei di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2017). Sirojudin memaparkan bahwa ini berarti publik lebih percaya dengan kewenangan yang dijalankan oleh KPK dari pada DPR. Dengan demikian, sulit diyakini bahwa keputusan DPR membentuk hak angket KPK adalah sama dengan suara publik.
Dari hasil survei, mayoritas responden meyakini anggota DPR banyak terlibat dalam kasus e-KTP. Hasilnya yaitu responden yang menjawab yakin 53,8%, tidak yakin 9,1% dan yang tidak menjawab 37,1%. "Dari hasil ini mayoritas masyarakat merasa yakin anggota DPR dan pejabat terlibat dalam kasus korupsi itu. Dengan melihat hal ini, membuat citra DPR semakin merosot," tutupnya.

MOST RECENT

Caption n hashtag kalian apa? ๐Ÿ˜œ...โ€ฆโ€ฆโ€ฆโ€ฆโ€ฆ #kebakaranjenggot #kepepet #ketakutan #nggataumalu #bubarkandpr #dprsarangkoruptor #perkuatkpk

Lah klo kamu enek liat wartawan kpk, mmg nya mrk juga gak kalah enek liat kamu..?? #salamwaras#otakmati#indonesiawaras#blokirfahrihamzah#ikanbuntal#nyinyir#munafikun#bencibolehbegojangan#savekpk#perkuatkpk#dukungkpk BERANI JUJUR HEBAT ๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ’ช ______

VIVA.co.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengatakan kasus dugaan korupsi Ketua DPR Setya Novanto memerlukan pembuktian yang kuat. Fahri meminta pertanggungjawaban KPK setelah penetapan tersangka ini.

Kami juga minta pertanggungjawaban. Disebut mega korupsi, mana uangnya? Ini enggak ada uangnya, ada penggarongan gitu. Pusing kita sama KPK," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 18 Juli 2017.

Fahri juga menyerang wartawan yang meliput di KPK. Menurut Fahri, wartawan yang liputan di KPK hanya menggunakan keterangan penyidik dan juga terkesan seperti penyidik itu sendiri.

Saya enek lihat wartawan KPK," ujar dia.

Dia mengatakan stabilitas DPR perlu dijaga setelah penetapan tersangka sang ketua. Namun, dia memastikan kinerja pimpinan DPR tidak terlalu terpengaruh karena masih ada 4 Wakil Ketua DPR.

Urusan DPR menjaga pengambilan keputusan yang sejauh ini enggak ada masalah," kata Fahri.

Sebelumnya, KPK menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan penetapan itu berdasarkan bukti-bukti yang cukup, bukan berdasarkan hal lain.
Kami membawa (Setya Novanto) ke penyidikan ini tidak serampangan, kami punya dua alat bukti yang kuat," kata Agus di kantornya di Jakarta pada Senin, 17 Juli 2017.

Menurut Agus, KPK menduga Novanto yang juga Ketua Umum Partai Golkar memiliki peran besar melalui Andi Agustinus alias Andi Narogong dalam proses perencanaan, pembahasan anggaran, dan pengadaan e-KTP. Selain itu, Novanto diduga telah mengondisikan pemenang pengadaan proyek senilai Rp5,9 triliun itu. (ase)

Wah bisa2 duo F berpeluang jd ketua DPR nggantiin SETNOV nih...makin paraahh dah DPR#salamwaras#indonesiawaras#duoFCepatnyusul#pkerompioranye#savekpk#dukungkpk#perkuatkpk#beranijujurhebat๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ _____

Jakarta - KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka baru e-KTP. Novanto disangka melanggar Pasal 3 atau 2 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Terhadap Saudara SN disangkakan melanggar Pasal 3 atau 2 ayat 1 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di KPK, Jakarta Selatan, Senin (17/7/2017). Pasal 3 dan Pasal 2 ayat 1 memiliki ancaman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar.
Pasal 3
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.

Pasal 2 ayat 1
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Baca Juga: KPK: Setya Novanto Diduga Kondisikan Pengadaan Barang dan Jasa e-KTP

Agus menjelaskan Setya Novanto diduga memiliki peran dalam setiap proses pengadaan e-KTP. Mulai perencanaan, pembahasan anggaran, hingga pengadaan barang dan jasa. "Saudara SN melalui AA diduga memiliki peran, baik dalam proses perencanaan, pembahasan anggaran, maupun pengadaan barang dan jasa," jelas Agus.

Kita yang waras menyimak saja yukk..baca sampe habis utk nambah wawasan...sumbu pendek IQ JONG**K gak ush ikutan baca, kasian otaknya๐Ÿคฃ#salamwaras#indonesiawaras#savekpk#perkuatkpk#dukungkpk#KamiBersamaKPK BERANI JUJUR HEBAT ๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ’ช๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ ____________

Beberapa hari yang lalu kita dibuat geram dengan ramainya pemberitaan tentang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sibuk mengusik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui hak angket. Memang tidak ada habisnya kelakuan dewan terhormat yang โ€œkatanyaโ€ wakil rakyat ini. Jika kita perhatikan dengan seksama, dari awal DPR ini terlihat sangat santer sekali dan menggebu-gebu untuk menyerang KPK menggunakan hak angket, sampai-sampai DPR mengancam KPK dengan menggunakan pasal penyanderaan jika KPK tidak memenuhi tuntutan DPR untuk mengizinkan memanggil Miryam S Haryani terkait bagi-bagi duit kasus e-KTP.

Meskipun โ€œseranganโ€ yang dilancarkan oleh DPR sangat kentara sekali niatnya untuk melemahkan KPK, namun seperti biasa DPR jago sekali ngeles dan menyatakan bahwa semua itu dilakukan tanpa ada niatan untuk melemahkan KPK. Perlu diakui bahwa DPR ini ibarat seperti senior dan KPK adalah juniornya, jika dalam sekolah ataupun kampus biasanya senior selalu menggunakan pasal senior selalu benar, dan jika senior melakukan kesalahan akan kembali ke pasal sebelumnya yang menyatakan bahwa senior selalu benar. Jadi sulit sekali untuk melawan DPR ini.

Namun bukan KPK namanya kalau tidak bisa memanfaatkan kekuatannya yang tersisa untuk kembali โ€œmenamparโ€ balik kehormatan DPR, ini hanya sebatas opini saya pribadi, terlepas benar atau tidaknya hanya KPK yang mengetahui. Tapi jika dilihat momentumnya operasi yang dilakukan oleh KPK ini menurut saya sangat pas sekali untuk โ€œmembalasโ€ serangan DPR sebelumnya. Kok ya untungnya pada saat kritis begini ada saja kelakuan nyleneh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto yang sedang melakukan transaksi suap. Ya ini bisa menjadi kesempatan emas bagi KPK untuk balik menyerang DPR menggunakan momentum Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan kembali menaikkan wibawa KPK di mata rakyat.

Baca sambungan berita di kolom komen ๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡

@Regrann from @indonesiawaras_ - Gedung parlemen ini tempat SUCI kata FH ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿค” hahahaaa ngakak guling2 nonton video ini#salamwaras#indonesiawaras#savekpk#perkuatkpk#dukungkpk#KamiBersamaKPK berantas koruptor, tangkap tikus2 berdasi...BERANI JUJUR HEBAT ๐Ÿ‘๐Ÿ™Œ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ #Repost @gabrieel.r @psi_id - #regrann

Bagus nya tenun ikat yg di pake pakdhe @jokowi dan budhe iriana ๐Ÿ˜˜๐Ÿ˜โค tetep sehat tetep semangat pakdhe jokowi dan budhe...#jokowipresidenku#jokowiuntukpresiden#pilpres2019#jokowi2periode#projokowi#kawaljokowi#KamiBersamaJKW#salamwaras#indonesiawaras menuju indonesia hebat indonesia bersih bebas korupsi BERANI JUJUR HEBAT#savekpk#perkuatkpk ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉโค๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ sumbu pendek jangan baper, baper tenggelamkan...ANJING MENGGONGGONG KAFILAH BERLALU๐Ÿ™Œ๐Ÿ™Œ๐Ÿ˜œ๐Ÿ˜› _______

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Widodo hari ini menghadiri Parade Kuda Sandelwood dan Festival Tenun Ikat Sumba 2017. Acara itu berlangsung di Lapangan Galatama, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT). Jokowi dan Iriana tampak mengenakan pakaian adat Sumba saat hadir di acara itu. Kepala Negara tampak mengenakan penutup kepala berwarna merah dan ada bulu-bulu putih di atasnya.

Kemudian memakai bawahan kain panjang berwarna merah dan putih. Di pinggang Jokowi ada pedang yang terpasang.

Sementara Iriana Widodo mengenakan selendang khas Sumba berwarna hitam dengan motif warna putih dan kuning dengan bawahannya kain yang sama dengan Jokowi.

Baca Juga :

Dikutip dari rilis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Rabu (12/7), Jokowi juga memberikan pidato soal keunikan budaya dan suku di Indonesia yang berjumlah 714 dan tersebar di 17.000 pulau. "Dan bila dikelola dengan baik akan menjadi keunggulan yang dimiliki Indonesia dibanding bangsa-bangsa lain, terutama di bidang pariwisata," kata Jokowi. "Inilah kebinekaan kita, Bhinneka Tunggal Ika yang harus kita jaga, karena sangat beragam," lanjut dia.

Untuk itu Kepala Negara menghimbau agar keunikan tersebut dapat dikelola dengan baik. Serta kegiatan promosi dapat dilakukan secara masif dan efektif agar wisatawan berbondong-bondong datang.

Misalnya saja di Pulau Sumba, kuda Sandelwood yang setiap tahun dipakai untuk parade, dan tak jarang digunakan untuk mas kawin. Lalu budaya cium hidung yang ada di Pulau Sumba. "Ini simbol kesatria (kuda Sandelwood). Itu adalah simbol nafas kehidupan(cium hidung)," ucap Jokowi.

Berita bersambung di kolom komentar ๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡

Gedung parlemen ini tempat SUCI kata FH ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿค” hahahaaa ngakak guling2 nonton video ini#salamwaras#indonesiawaras#savekpk#perkuatkpk#dukungkpk#KamiBersamaKPK berantas koruptor, tangkap tikus2 berdasi...BERANI JUJUR HEBAT ๐Ÿ‘๐Ÿ™Œ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ #Repost @gabrieel.r @psi_id

BERANI JUJUR HEBAT ๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ™Œ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ bersama KPK menuju Indonesia BERSIH bebas KORUPSI #savekpk#dukungkpk#perkuatkpk#tolakhakangketkpk#salamwaras#indonesiawaras @indonesiawaras @official.kpk @smindrawati

Saya pun termasuk orang yg lbh percaya kepada KPK#savekpk#dukungkpk#perkuatkpk#tolakhakangketkpk#berantaskorupsi#tangkaptikusberdasi#jangankasihkendor BERANI JUJUR HEBAT ๐Ÿ‘๐Ÿ‘ menuju Indonesia bersih bebas korupsi ๐Ÿ‘๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‘ _______
Jakartaย - Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei tentang penilaian publik terhadap DPR dan KPK. Hasilnya adalah mayoritas responden lebih percaya KPK daripada DPR.
Survei dilakukan berdasarkan keputusan DPR yang membuat pansus hak angket KPK, karena hal ini dinilai dapat melemahkan KPK. Metodologi yang dilakukan dengan multistage random sampling dan mengambil 1500 orang sebagai secara acak. Survei dilakukan pada 14-20 Mei 2017 dengan cara wawancara. Margin of error survei sebesar +-2,5%. Sebanyak 64,4% responden mengaku percaya KPK dan hanya 6,1% yang menjawab percaya DPR. Ada 29,5% responden yang menjawab tidak tahu atau tidak mau menjawab. "Ini akan menjadi sulit untuk DPR mengambil kebijakan di pansus hak angket KPK. Karena itu bukan keinginan rakyat," ujar Direktur SMRC, Sirojudin Abbas saat rilis survei di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2017). Sirojudin memaparkan bahwa ini berarti publik lebih percaya dengan kewenangan yang dijalankan oleh KPK dari pada DPR. Dengan demikian, sulit diyakini bahwa keputusan DPR membentuk hak angket KPK adalah sama dengan suara publik.
Dari hasil survei, mayoritas responden meyakini anggota DPR banyak terlibat dalam kasus e-KTP. Hasilnya yaitu responden yang menjawab yakin 53,8%, tidak yakin 9,1% dan yang tidak menjawab 37,1%. "Dari hasil ini mayoritas masyarakat merasa yakin anggota DPR dan pejabat terlibat dalam kasus korupsi itu. Dengan melihat hal ini, membuat citra DPR semakin merosot," tutupnya.

Hahahaaa kocak...masuk akal juga sih ya..mrk anggota dewan yg terhormat nyambangi lapas2 para koruptor yg di tangani kpk, kali2 mrk lg cari2 kamar mna nti yg cck buat mrk klo udh pke rompi oranye๐Ÿ˜‚๐Ÿคฃ๐Ÿ‘Œ#salamwaras#savekpk#perkuatkpk#savepolri#saveindonesia#indonesiawaras#stopbaper#bapergebuk#beranijujurhebat ๐Ÿ‘๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ _________

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Koordinator Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi, Rudi Johanes, menyentil Ketua Pansus KPK, Agun Gunandjar, yang beberapa waktu lalu berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I, Sukamiskin, Bandung, Kamis (6/7) lalu.

Plesiran Sukamiskin, Pansus KPK kok Kesankan Para Koruptor Teraniaya? "Mereka lagi nyari tempat yang bagus kalau masuk dimana. Mereka cari tempat, enaknya dimana, gue penjara mana gue milih, ini semua masuk. Mereka mesan kamar kalau nanti masuk penjara," tukas Rudi di Jakarta, Jumat (7/7). Rudi pun lantas mengaku tak percaya dengan statement beberapa anggota Pansus KPK dan Agun yang mengatakan bahwa Pansus ke Sukamiskin untuk mendengarkan keluhan para narapidana terkait perlakuan yang mereka terima selama menjalani proses hukum di KPK.

Komunitas Jaga Indonesia Gelar Aksi Mosi Tak Percaya Pansus KPK "Omong kosong. Bagaimana DPR mementingkan koruptor, bohong. Omong kosong denger keluhan," ketusnya.

Sebelumnya, Kamis (6/7) lalu, Pansus Hak Angket KPK mengunjungi Lapas Sukamiskin, di Bandung, Jawa Barat. Sontak, kedatangan rombongan anggota DPR yang dipimpin oleh Agun Gunandjar Sudarsa, menuai kecaman. Pasalnya, langkah Pansus Angket KPK menemui sejumlah narapidana kasus korupsi dinilai tidak etis.

Salah satu tokoh yang mengecam tindakan anggota Pansus KPK itu adalah Busyro Muqoddas. Mantan Wakil Ketua KPK itu menilai, kunjungan Pansus Angket KPK ke Lapas Sukamiskin tak ubahnya sebuah lelucon.

Monggo di simak sendiri..geser ke kiri ๐Ÿ‘ˆ semoga bisa paham...untuk sumbu pendek IQ jongkok yg selalu blg pakde @jokowi gak menghasilkan apa2 simak ya...jgn baper...dasar NDESOOO !!! Hahahaaaa#jokowipresidenku#jokowiuntukpresiden#kawaljokowi#projokowi#pilpres2019#jokowi2periode#KamiBersamaJKW menuju indonesia bangkit, indonesia hebat...indonesia bersih bebas korupsi...bersama kita bisa ๐Ÿ’ช๐Ÿ’ช๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ BERANI JUJUR HEBAT #savekpk#perkuatkpk#dukungkpk๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ’ช

Jangan lupa besok pagi baca koran Media Indonesia...berita nya menarik bget..DPR menemui para tahanan KORUPTOR untuk apa coba..?? Kok aneh..kan mereka itu para KORUPTOR yg sdh di vonis dan jalani hukuman dgn kekuatan hukum yg sah dan tetap..kok ini DPR kesannya gak etis bget lah...disini kliatan DPR justru spt akan melemahkan KPK...memalukan...padahal tugas DPR msh byk yg hrs di selesaikan spt RUU pemilu..RUU terorisme dll...gak kelar2 kok mlh sbuk ngurusi KPK hanya gara2 byk anggota dewan yg TERHORMAT di sebut nama2nya di kasus korupsi e-KTP...KALAU BERSIH KENAPA RISIH..? BERANI JUJUR HEBAT#salamwaras#indonesiawaras#savekpk#dukungkpk#perkuatkpk#KamiBersamaKPK#tolakhakangketkpk MENUJU INDONESIA HEBAT BEBAS KORUPSI ๐Ÿ‘๐Ÿ’ช๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ

Masukan utk pakde @jokowi
Agar menginstruksikan kpd jajaran terkait dlm kabinet kerja jokowi, jangan memberi remisi ato pun keringanan hukuman dlm bentuk apapun kpd para KORUPTOR..agar ada efek jera buat pelakunya..bila perlu KORUPTOR di hukum seberat beratnya...BERANI JUJUR HEBAT !! #savekpk#dukungkpk#perkuatkpk#berantaskorupsi#gebukkoruptor#savejokowi#jokowiuntukpresiden#pilpres2019#jokowi2periode#projokowi#KamiBersamaJKW#indonesiawaras

________

Sebanyak 180 narapidana Rumah Tahanan (Rutan) Klas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur, mendapatkan remisi di Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah. Bahkan, dua di antara napi itu langsung bebas.

Namun, terpidana kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet Kemenpora, Angelina Sondakh tidak termasuk dalam daftar narapidana yang mendapat remisi. "Kalau Angelina Sondakh belum dapat remisi," kata Kepala Rutan Klas II A Pondok Bambu Ika Yusanti di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Minggu (25/6/2017). Ika menjelaskan, penyebab Angelina tidak mendapat remisi lantaran mantan politikus Partai Demokrat tersebut belum menyelesaikan proses administrasi sebagai justice collaborator dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur syarat bagi napi korupsi untuk mendapat remisi. Syaratnya, napi harus mendapat keterangan dari penyidik bahwa dia menjadi justice collaborator alias pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum mengungkap kasusnya.

Angelina Sondakh awalnya diganjar hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 250 juta atau subsider 6 bulan kurungan karena terbukti korupsi. Pada 20 November 2013, majelis kasasi, yang dipimpin hakim agung Artidjo Alkostar, mengabulkan kasasi yang diajukan jaksa.

Mahkamah Agung menjatuhkan vonis pidana 12 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 8 bulan kurungan kepada Angie. Menanggapi putusan tersebut, kubu Angie mengajukan peninjauan kembali.

Mahkamah Agung lalu menghukum Angie dengan kurungan 10 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara. Mantan Putri Indonesia ini juga diminta membayar uang pengganti Rp 2,5 miliar dan US$ 1,2 juta subsider 1 tahun penjara.

Aseekk pakde @jokowi sama pakde obama bakal makan siang bareng...2 tokoh yg luar biasa...idola banget sama beliau2 yg apa ada nya...gak jaim2an๐Ÿ˜˜๐Ÿ˜โคsehat selalu pakde jokowi dan pakde obama๐Ÿ˜˜๐Ÿ’ช#jokowi#obama#indonesia#bali#makansiang#istanabogor#jokowiuntukpresiden#pilpres2019#jokowi2periode#salamwaras#indonesiawaras indonesia bangkit, menuju indonesia hebat bersama @jokowi indonesia bersih dari korupsi, berani jujur hebat ๐Ÿ‘โœŠ#savekpk#perkuatkpk#savepolri#tolakhakangketkpk

_______

Presiden ke-44 Amerika SerikatBarack Obama telah tiba di Indonesia. Serangkaian kegiatan akan dilaksanakan di Indonesia.

Salah satu kegiatan yang akan dilakukan adalah bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Secara khusus, Jokowi mengundang Obama untuk makan siang bersama pada Jumat, 30 Juni 2017. "Katanya hanya makan siang bersama. Tidak ada agenda khusus, dan ini undangan pribadi Pak Jokowi untuk Obama," kata Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi melalui pesan singkat, Jumat, 23 Juni 2017.

Makan siang bersama rencananya dilakukan di Istana Kepresidenan, Bogor. Hanya saja, Johan enggan mengungkapkan apa saja yang akan dibicarakan kedua tokoh tersebut. Termasuk tidak adanya upacara penyambutan untuk Obama. "Sepertinya begitu (tidak ada upacara kenegaraan). Saya juga detailnya kurang paham," ucap dia.

Kedatangan Obama di Indonesia kali ini untuk mengisi acara 4th Congress of Indonesian Diaspora (4th CID, Kongres Diaspora Indonesia ke-4) pada 1 Juli 2017. Obama bertindak sebagai pembicara kunci dan menyampaikan pidato.

Obama sudah tiba di Indonesia, tepatnya di Bali pada Jumat 23 Juni sore. Sebelum menghadiri acara utama, Obama akan berlibur di Pulau Dewata bersama keluarga hingga 28 Juni 2017.

Kunjungan Presiden ke-44 Amerika Serikat ini dinilai sebagai "pulang kampung". Ini merupakan kedatangan pertama Obama ke Indonesia setelah pensiunย dari jabatan Presiden Amerika Serikat.

Mantaapp..bravo polri๐Ÿ‘..kali ini gk mau kecolongan lg kyk kasus HRS yg tdk sempat di cekal, dan hasilnya kabur..HT maaf ya klo terpaksa di cekal..biar gk kabur jg kyk tersangka lainnya...๐Ÿ™Œ๐Ÿ‘๐Ÿ™#savepolri#dukungpolri#savekpk#perkuatkpk#dukungkpk

____________

Hary Tanoe selesai diperiksa (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Pendiri Partai Persatuan Indonesia, Hary Tanoesoedibjo, dikenakan status cegah oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan status itu, pendiri MNC Group itu tak bakal bisa bepergian ke luar negeri. "Pencegahan atas nama Hary Tanoesoedibjo berlaku sejak 22 Juni 2017 hingga enam bulan ke depan," kata Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi, Agung Sampurno, kepada kumparan (kumparan.com), Jumat (23/6). Menurut Agung, pencegahan itu terkait penyidikan kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di kasus tersebut, Hary Tanoe berstatus tersangka.

Pencegahan itu dilakukan berdasarkan surat permohonan pencegahan dari Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri. "Dengan begitu, pencegahan ini sudah terkoneksi dengan pintu keluar di seluruh bandara," kata Agung.

Baca Juga :

Hary Tanoe diduga melanggar Pasal 29 UU ITE, yang mengatur perbuatan ancaman yang ditujukan secara pribadi.

Ancaman itu dikirimkan Hary Tanoe lewat pesan singkat pada 5 Januari 2016, sekitar pukul 16.30 WIB, kemudian dilanjutkan dengan SMS pada 7 dan 9 Januari 2016, melalui WhatsApp, dari nomor yang sama.

Penerima pesan itu adalah Yulianto, Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Kejaksaan Agung. Ketika itu, Yulianto sedang mengusut kasus dugaan korupsi restitusi pajak Mobile 8. Hary Tanoe beberapa kali diperiksa terkait kasus tersebut.

Setelah Yulianto yakin pengirim pesan singkat itu adalah Hary Tanoe, dia melapor ke Bareskrim Polri.

Pada 21 Juni 2017, Bareskrim menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan dengan nama Hary Tanoe sebagai tersangka.

Status tersangka Hary Tanoe mencuat pada 16 Juni 2017. Ketika Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menyebut Hary Tanoe sudah berstatus tersangka. Tiga hari kemudian, kubu Hary Tanoe melaporkan Prasetyo ke Bareskrim atas pencemaran nama baik.

๐Ÿ˜ฑOwh Tuhan tolong....no caption...silahkan mikir sendiri aja ya...BERANI JUJUR HEBAT !! #savekpk#dukungkpk#perkuatkpk#tolakhakangketkpk#savepolri#kpk#beranijujurhebat๐Ÿ‘โœŠ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉindonesia bangkit, menuju indonesia hebat, indonesia bersih bebas korupsi#salamwaras#indonesiawaras

Sah..akhirnya dari mabes polri memastikan jika HT sudah jadi TERSANGKA ๐Ÿ‘๐Ÿ‘โœŠbravo polri @divisihumaspolri@humaspoldametrojaya maju terus tegakkan keadilan di negeri ini tanpa pandang bulu..smua warga negara indonesia py kedudukkan yg sama di mata hukum๐Ÿ™๐Ÿ‘benar salah biarlah nti pengadilan yg membuktikanโœŠ#savepolri#dukungpolri#savekpk#dukungkpk#perkuatkpk#tolakhakangketkpk#gebukkoruptor#sikattikusberdasi#jangankasihkendor bersihkan indonesia dari praktek korupsi ๐Ÿ’ช๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ’ช __________

Jakarta - Mabes Polri memastikan Hary Tanoesoedibjo sudah berstatus tersangka kasus dugaan SMS ancaman kepada jaksa Yulianto. Penyidik sudah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). "SPDP diterbitkan sebagai tersangka," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto kepada wartawan di gedung Divisi Humas, Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (23/6/2017). Baca Juga: Kejagung: SPDP Bertuliskan Hary Tanoe Tersangka Dikirim 15 Juni

SPDP kasus Hary Tanoe diterbitkan penyidik Direktorat Siber Bareskrim Polri pada Rabu (21/6). "Kalau nggak salah dua hari lalu," ujarnya.

Kejaksaan Agung sebelumnya menyebut sudah menerima SPDP Hary Tanoe dari Polri. Dalam SPDP dicantumkan status Hary Tanoe sebagai tersangka sejak 15 Juni 2017.

Baca Juga: Kejagung Terima SPDP Hary Tanoe, Pengacara: Ada Nuansa Politis

Pengacara Hary Tanoe, Hotman Paris Hutapea, sebelumnya menilai kasus SMS yang dianggap sebagai ancaman kepada jaksa Yulianto tak terbukti. Apalagi pembantu dan sopirnya saja mengatakan SMS tersebut bukan merupakan ancaman. "Kalau kasus dilanjutkan, akan menjadi lelucon di Indonesia, lelucon terbesar dalam sejarah hukum Indonesia. Karena secara redaksional, pembantu rumah saya di rumah pun saya tanyai, apakah kalimat ini ancaman atau tidak, pembantu bilang bukan, jadi itu bukan ancaman," kata Hotman, Rabu (21/6). Pada Januari 2016, jaksa Yulianto, yang menangani kasus Mobile-8, mengadu ke Bareskrim Polri. Di surat laporan Yulianto, nama Harry Tanoe tertulis sebagai terlapor.

Yulianto mengaku mendapat SMS 'kaleng' tiga kali, pada 5 dan 7 Januari serta 9 Januari. Dia juga mendapat pesan WhatsApp. (aud/fdn)

Most Popular Instagram Hashtags