[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#perkuatkpk

11 posts

TOP POSTS

Terdakwa menyiapkan dana, penasehat hukum menyiapkan berkas pembelaan, hakim menyiapkan pembebasan terdakwa 👌
#perkuatkpk

Saat mrk mulai naik daun , kau malah ingin buat pamornya turun
.
Kau reduksi setiap sisi sampai mrk tak lagi punya independensi
.
Saat mrk mnnjukkan tren positif , tp malah kau buat seakan tampak negatif
.
Negeri ini butuh kolaborasi , bukan saling mengkebiri
.
Sdh cukup pencuri negeri ini bisa seenaknya kesana sini
.
Mereka yg memanen tnp menanam
Merompak tnp jejak
Kabur tnp buntut , bau tnp kentut
.
Semoga negeriku bisa lebih baik , dg lembaga yg baik dan diisi oleh org" baik
.
#TolakRevisiUUKPK#PerkuatKPK#IndonesiaBangkit

Kita yang waras menyimak saja yukk..baca sampe habis utk nambah wawasan...sumbu pendek IQ JONG**K gak ush ikutan baca, kasian otaknya🤣#salamwaras#indonesiawaras#savekpk#perkuatkpk#dukungkpk#KamiBersamaKPK BERANI JUJUR HEBAT 👏👍💪🇮🇩🇮🇩 ____________

Beberapa hari yang lalu kita dibuat geram dengan ramainya pemberitaan tentang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sibuk mengusik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui hak angket. Memang tidak ada habisnya kelakuan dewan terhormat yang “katanya” wakil rakyat ini. Jika kita perhatikan dengan seksama, dari awal DPR ini terlihat sangat santer sekali dan menggebu-gebu untuk menyerang KPK menggunakan hak angket, sampai-sampai DPR mengancam KPK dengan menggunakan pasal penyanderaan jika KPK tidak memenuhi tuntutan DPR untuk mengizinkan memanggil Miryam S Haryani terkait bagi-bagi duit kasus e-KTP.

Meskipun “serangan” yang dilancarkan oleh DPR sangat kentara sekali niatnya untuk melemahkan KPK, namun seperti biasa DPR jago sekali ngeles dan menyatakan bahwa semua itu dilakukan tanpa ada niatan untuk melemahkan KPK. Perlu diakui bahwa DPR ini ibarat seperti senior dan KPK adalah juniornya, jika dalam sekolah ataupun kampus biasanya senior selalu menggunakan pasal senior selalu benar, dan jika senior melakukan kesalahan akan kembali ke pasal sebelumnya yang menyatakan bahwa senior selalu benar. Jadi sulit sekali untuk melawan DPR ini.

Namun bukan KPK namanya kalau tidak bisa memanfaatkan kekuatannya yang tersisa untuk kembali “menampar” balik kehormatan DPR, ini hanya sebatas opini saya pribadi, terlepas benar atau tidaknya hanya KPK yang mengetahui. Tapi jika dilihat momentumnya operasi yang dilakukan oleh KPK ini menurut saya sangat pas sekali untuk “membalas” serangan DPR sebelumnya. Kok ya untungnya pada saat kritis begini ada saja kelakuan nyleneh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto yang sedang melakukan transaksi suap. Ya ini bisa menjadi kesempatan emas bagi KPK untuk balik menyerang DPR menggunakan momentum Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan kembali menaikkan wibawa KPK di mata rakyat.

Baca sambungan berita di kolom komen 👇👇👇

Ada udang dibalik batu, ternyata KPK dibekukan untuk bentuk Densus Tipikor. Ada yg haus duit, kekuasaan dan mau nutupin kebobrokannya selama ini yang semakin tercium oleh KPK
#PerkuatKPK #SaveKPK #TolakDensusTipikor #BekokKoruptor
@satria_palagan
@persatuan_pribumi @barisan_pengembara @muslimcyberarmy_id @bela.agama @daeng_cyber @aswaja.212 @mediaaswaja @panglima_aswaja @beritaislam212 @media.rakyat.id @official.kpk

Demokrasi : dari rakyat,oleh rakyat,untuk BANGSAT
#savekpk #perkuatKPK #janganlemahkanKPK

Saya pun termasuk orang yg lbh percaya kepada KPK#savekpk#dukungkpk#perkuatkpk#tolakhakangketkpk#berantaskorupsi#tangkaptikusberdasi#jangankasihkendor BERANI JUJUR HEBAT 👍👏 menuju Indonesia bersih bebas korupsi 👍🇮🇩🇮🇩👍 _______
Jakarta - Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei tentang penilaian publik terhadap DPR dan KPK. Hasilnya adalah mayoritas responden lebih percaya KPK daripada DPR.
Survei dilakukan berdasarkan keputusan DPR yang membuat pansus hak angket KPK, karena hal ini dinilai dapat melemahkan KPK. Metodologi yang dilakukan dengan multistage random sampling dan mengambil 1500 orang sebagai secara acak. Survei dilakukan pada 14-20 Mei 2017 dengan cara wawancara. Margin of error survei sebesar +-2,5%. Sebanyak 64,4% responden mengaku percaya KPK dan hanya 6,1% yang menjawab percaya DPR. Ada 29,5% responden yang menjawab tidak tahu atau tidak mau menjawab. "Ini akan menjadi sulit untuk DPR mengambil kebijakan di pansus hak angket KPK. Karena itu bukan keinginan rakyat," ujar Direktur SMRC, Sirojudin Abbas saat rilis survei di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2017). Sirojudin memaparkan bahwa ini berarti publik lebih percaya dengan kewenangan yang dijalankan oleh KPK dari pada DPR. Dengan demikian, sulit diyakini bahwa keputusan DPR membentuk hak angket KPK adalah sama dengan suara publik.
Dari hasil survei, mayoritas responden meyakini anggota DPR banyak terlibat dalam kasus e-KTP. Hasilnya yaitu responden yang menjawab yakin 53,8%, tidak yakin 9,1% dan yang tidak menjawab 37,1%. "Dari hasil ini mayoritas masyarakat merasa yakin anggota DPR dan pejabat terlibat dalam kasus korupsi itu. Dengan melihat hal ini, membuat citra DPR semakin merosot," tutupnya.

BERANI JUJUR HEBAT#savekpk#perkuatkpk#dukungkpk#tolakhakangketkpk#selamatkankankpk#KamiBersamaKPK menuju Indonesia BERSIH BEBAS KORUPSI @jokowi @official.kpk#savejokowi#jokowiuntukpresiden#pilpres2019#jokowi2periode#projokowi#kawaljokowi#KamiBersamaJKW
#salamwaras#indonesiawaras

________

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo enggan ikut campur terkait panitia khusus hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi yang tengah bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebab, Jokowi merasa hal itu merupakan domain DPR, bukan eksekutif. "Presiden itu dalam domain kekuasaan eksekutif tidak masuk legislatif," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/7/2017). Johan menegaskan, Jokowi baru akan turun tangan apabila memang memiliki domain untuk melakukan itu. Misalnya, jika KPK akan dibubarkan.

Johan mengaku pernah membaca pernyataan anggota DPR soal rekomendasi pansus yang akan berujung pembubaran KPK. "Nah, kalau membubarkan KPK itu kan ada domain Presiden. Ketika Presiden masuk domain kekuasaannya selaku eksekutif, maka dia akan menolak karena membubarkan itu tak hanya melemahkan, membubarkan. Pasti Presiden enggak mau," ucap Johan. "Tapi kalau publik meminta presiden menghentikan angket, engak bisa. Dari sisi tata negara tidak bisa. Karena itu haknya DPR, domain DPR," tambah mantan pimpinan KPK ini.

Sebanyak 396 guru besar yang tergabung dalam Guru Besar Antikorupsi, sebelumnya meminta Presiden mengeluarkan pernyataan keras soal hak angket DPR kepada KPK.

Pansus Angket KPK tetap berjalan meski dikritik berbagai pihak. Pansus ini muncul pascapenyidikan kasus korupsi e-KTP oleh KPK yang menyeret sejumlah anggota DPR.

Para pakar yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) menilai, pembentukan Pansus Hak Angket KPK oleh DPR RI cacat hukum.

APHTN-HAN bersama Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas mengkaji soal pembentukan Pansus hak angket.

Kajian yang ditandatangani 132 pakar hukum tata negara seluruh Indonesia tersebut diserahkan ke KPK.

MOST RECENT

Terdakwa menyiapkan dana, penasehat hukum menyiapkan berkas pembelaan, hakim menyiapkan pembebasan terdakwa 👌
#perkuatkpk

Densus Tipikor buat apa ? Sudah ada KPK yang sudah jelas sebuah lembaga Independen yang bebas dari intrupsi lembaga lainnya termasuk pemerintah untuk mengusut kasus-kasus Korupsi.

#SaveKPK #DukungKPK #KamiBersamaKPK
#PerkuatKPK #SaveKPK #TolakDensusTipikor #BekokKoruptor
@satria_palagan
@persatuan_pribumi @barisan_pengembara @muslimcyberarmy_id @bela.agama @daeng_cyber @aswaja.212 @mediaaswaja @panglima_aswaja @beritaislam212 @media.rakyat.id @official.kpk

Ada udang dibalik batu, ternyata KPK dibekukan untuk bentuk Densus Tipikor. Ada yg haus duit, kekuasaan dan mau nutupin kebobrokannya selama ini yang semakin tercium oleh KPK
#PerkuatKPK #SaveKPK #TolakDensusTipikor
@media.rakyat.id @mediarakyat_ @beritaislam212 @barisan_pengembara @daeng_cyber @gapura98 @kaum.muda45 @opiniminoritas@mynameisnouvi

Ada udang dibalik batu, ternyata KPK dibekukan untuk bentuk Densus Tipikor. Ada yg haus duit, kekuasaan dan mau nutupin kebobrokannya selama ini yang semakin tercium oleh KPK
#PerkuatKPK #SaveKPK #TolakDensusTipikor #BekokKoruptor
@satria_palagan
@persatuan_pribumi @barisan_pengembara @muslimcyberarmy_id @bela.agama @daeng_cyber @aswaja.212 @mediaaswaja @panglima_aswaja @beritaislam212 @media.rakyat.id @official.kpk

@Regrann from @indonesiawaras_ - Gedung parlemen ini tempat SUCI kata FH 😱🤔 hahahaaa ngakak guling2 nonton video ini#salamwaras#indonesiawaras#savekpk#perkuatkpk#dukungkpk#KamiBersamaKPK berantas koruptor, tangkap tikus2 berdasi...BERANI JUJUR HEBAT 👍🙌🇮🇩🇮🇩 #Repost @gabrieel.r @psi_id - #regrann

Saat mrk mulai naik daun , kau malah ingin buat pamornya turun
.
Kau reduksi setiap sisi sampai mrk tak lagi punya independensi
.
Saat mrk mnnjukkan tren positif , tp malah kau buat seakan tampak negatif
.
Negeri ini butuh kolaborasi , bukan saling mengkebiri
.
Sdh cukup pencuri negeri ini bisa seenaknya kesana sini
.
Mereka yg memanen tnp menanam
Merompak tnp jejak
Kabur tnp buntut , bau tnp kentut
.
Semoga negeriku bisa lebih baik , dg lembaga yg baik dan diisi oleh org" baik
.
#TolakRevisiUUKPK#PerkuatKPK#IndonesiaBangkit

Demokrasi : dari rakyat,oleh rakyat,untuk BANGSAT
#savekpk #perkuatKPK #janganlemahkanKPK

Most Popular Instagram Hashtags