#kevinjasperindo

158 posts

TOP POSTS

#Repost @kabartangsel with @repostapp
・・・
Dompet Dhuafa Kantongi Izin Sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional yang Membuka Cabang Perwakilan di Banten

Kota Serang, Banten — Dompet Dhuafa mendapatkan pengukuhan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten (Kanwil Kemenag Banten) sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala nasional yang membuka cabang perwakilan di Banten, Kamis (22/12/2016). Keputusan dengan Nomor 1193 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Pembukaan Perwakilan Tingkat Provinsi Banten kepada Lembaga Amil Zakat skala Nasional Yayasan Dompet Dhuafa Republika ini diserahkan langsung oleh kepala Penerangan Agama islam Zakat infak Sedekah dan Wakaf kanwil kemenag Banten Badri Hasun kepada Pimpinan Cabang Dompet Dhuafa Banten Abdurrahman Usman.

Jangan lupa untuk pengurusa izin hubungi @kevin_jasperindo
#abdurrahmanusman, #banten, #bantennews, #beritabanten, #dompetdhuafa, #dompetdhuafabanten, #indonesia, #kemenagbanten, #serang, #wartabanten #kindo #kevinjasperindo #izin #konsultan

MOST RECENT

Pemerintah Kabupaten Tuban merencanakan dan telah menyusun Peraturan Bupati (Perbup) terkait persyaratan pengurusan Ijin Usaha bagi para pemilik usaha.

Salah satu syarat yang telah direncanakan dalam pengurusan ijin usaha itu adalah diwajibkan bagi para perusahaan yang akan mengajukan ijin untuk mendaftarkan karyawannya menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Untuk membuat peraturan tersebut, Pemkab Tuban bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Bojonegoro membuat perjanjian kerjasama terkait optimalisasi penyelenggaraan JKN di Kabupaten Tuban melalui mekanisme Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). "Kami juga akan menyediakan fasilitas loket pelayanan informasi program JKN di kantor BPPT Tuban, selain itu kami juga akan memberikan motivasi pemilik usaha untuk mendaftarkan karyawannya sebagai peserta JKN," ungkap Tajuddin Tebyo, Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Tuban, Rabu.. Penandatanganan kerja sama antara pihak Pemerintah Kabupaten Tuban dengan BPJS tersebut dilakukan di kantor PTSP Tuban. Yang mana dalam perjanjian kerja sama itu akan berlangsung selama dua tahun kedepan. "Kerja sama akan berlangsung selama dua tahun kedepan. Setelah itu apabila ada perubahan akan dibicarakan kembali sesuai dengan kesepakatan," tambahnya.

Sementara itu, Muh Masrur Ridwan, Kepala BPJS Cabang Bojonegoro menyatakan bahwa terkait dengan kerja sama dengan Pemkab Tuban untuk pengurusan Ijin Usaha wajib mendaftarkan JKN bagi karyawannya itu sudah ada regulasi yang mengaturnya.
Yakni sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) No. 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. "Jadi salah satu sangsinya dalam PP tersebut adalah layanan publik dihentikan (termasuk dalam hal ijin usaha). Selama ini kita kucing-kucingan dengan badan usaha, dengan adanya kerjasama di bidang perijinan kita berharap mereka tidak bisa berkelit untuk melaksanakan kwajibannya," kata Muh Masrur Ridwan, Kepala BPJS Cabang Bojonegoro.

#Repost @bkpm_id with @repostapp
・・・
10 Mei 2017 (Media Briefing di kantor BKPM, Jakarta)
-
-
Tom Lembong: Proyek One Belt One Road (OBOR) masuk ke Indonesia sebesar USD 6 miliar. Terdiri dari realisasi < USD 1 miliar dan kredit dari China Development Bank USD 1 miliar per bank BUMN.
-
-
RI masih ketinggalan untuk memanfaatkan proyek OBOR dengan nilai investasi USD 5-6 miliar. Sementara negara tetangga seperti Filipina realisasi proyek OBOR mencapai USD 24 miliar, Malaysia mencapai USD 30 miliar.
-
Oleh karena itu, perlu perubahan utk menarik investasi OBOR. Dari ratusan proyek yg ditawarkan skrg lebih fokus.
-
Credit Suisse memperkirakan nilai keseluruhan proyek infrastruktur OBOR mencapai USD 300-500 miliar. Dalam hal ini Eropa unggul. Eropa memegang peranan penting karena lebih canggih. Presiden menyampaikan perlunya dukungan konsultan internasional untuk proyek-proyek besar.
-
Kepala BKPM Thomas Lembong turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kegiatan KTT OBOR 14-15 Mei 2017.
-
-
#BKPM
#tomlembong
#thomaslembong
#InvestinIndonesia
#Indonesia
#investasi
#InvestasidiIndonesia
#OBOR
#OneBeltOneRoad
#bkpm
#jasa
#pengurusan
#izin
#pajak
#kevinjasperindo
#jakarta

Soal Reklamasi, BKPM Tidak Bisa Cabut Izin Semena-mena

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebut proyek reklamasi Teluk Jakarta tidak mudah untuk dihentikan begitu saja, meskipun nantinya pemerintahan Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memutus proyek secara sepihak.

Deputi Bidang Pengendalian Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis mengungkapkan, perkembangan proyek reklamasi Teluk Jakarta telah mengantongi sejumlah izin dari berbagai pihak berwenang termasuk BKPM, sehingga reklamasi dapat dilakukan di beberapa titik pulau. "Tidak bisa ujug-ujug dicabut izinnya," ujar Azhar di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Info Pengurusan Izin dan Pajak Anda @kevinjasperindo

#jasa
#pengurusan
#izin
#pajak
#kevinjasperindo
#bkpm
#reklamasi
#gubernur
#jakarta
#DKI

Kecelakaan Bus di Puncak, Kemenhub Sebut 2 PO Tak Punya Izin Operasi.

Kementerian Perhubungan berencana melaporkan pemilik dua perusahaan otobus (PO) ke polisi karena tidak memiliki izin usaha atau ilegal.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo mengatakan dua PO itu, yaitu Kitrans dan HS Transport mengalami kecelakaan bus di Kawasan Puncak, Jawa Barat dalam dua pekan terakhir.

Sugihardjo mengatakan selain tidak terdaftar sebagai bus pariwisata, bus Kitrans dan HS Transport juga tidak tercatat dalam database bus yang telah menempuh uji kelayakan atau KIR.
Bus HS Transport bernomor polisi AG 7075 UR mengalami kecelakaan maut pada 23 April lalu di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Sugihardjo mengatakan PO HS Transport tidak terdaftar dalam database Dirjen Perhubungan Darat. "Bus itu juga tidak terdaftar atas nama HS Transport tapi masih pada pemilik lama yaitu PO Harapan Jaya Prima yang melayani trayek Antar Kota Dalam Provinsi, dari Surabaya ke Trenggalek," kata Sugihardjo di Jakarta.

Info Pengurusan Izin dan Pajak Anda @kevinjasperindo

#jasa
#pengurusan
#izin
#pajak
#kevinjasperindo
#izinusaha
#legal
#kemenhub
#jakarta

Di Gresik Marak Tower Bodong, Diduga Ini Penyebabnya

Lagi, gara-gara belum mengantongi surat izin resmi sebuah bangunan tower atau BTS (base transceiver station) milik PT Inti Bangun Sejahtera (IBS) di Desa Domas Kecamatan Menganti disegel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Gresik, Selasa (9/5/2017). Penyegelan itu terpaksa dilakukan pihakSatpol PP karena pembangunan towertersebut melanggar Perda Nomer 19 Tahun 2012 tentang penataan, pembangunan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Padahal bangunan tower itu sudah terlanjur berdiri kokoh. Namun, pembangunan towertetap berlangsung meski soal izin tower IBS belum rampung.

Kabid Ketertiban Umum Sosial Dan Masyarakat Satpol PP, Moelyono mengatakan sebelumnya pihaknya telah mengingatkan pada penanggung jawabtower untuk segera mengurus surat izin.

Info Pengurusan Izin dan Pajak Anda @kevinjasperindo

#jasa
#pengurusan
#izin
#pajak
#kevinjasperindo
#tower
#BTS
#segel
#gresik

Pemkab Pangandaran Segel Tower Tanpa Izin.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran selama bulan April 2017 telah menurunkan dua tower BTS yang tidak mengantongi izin.
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKM Dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran Tedi Garnida mengatakan, rencananya ada empat tower BTS lagi yang akan diturunkan karena belum juga mengurus izin pendirian tower BTS. "Hasil rakor dengan Bupati, ada enam tower BTS yang harus diturunkan semua, namun sekarang baru dua tower yang kami turunkan," kata Tedi.

Menurutnya, enam tower BTS yang akan di turunkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKM Dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran adalah tower-tower baru. "Kami akan turunkan semuanya hingga ke titik nol meter, baru kita kasih izin kalau pengusaha mengajukan izin," tambah Tedi.

Untuk tower BTS yang lama, apabila izinya sudah habis tetapi pengusaha belum juga mengajukan perpanjangan izin akan dikirim surat peringatan kepada pengusaha.

Info Pengurusan Izin dan Pajak Anda @kevinjasperindo

#jasa
#pengurusan
#izin
#pajak
#kevinjasperindo
#bts
#tower
#segel
#bupati

Nasib apes dialami Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bagian Sekretariat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (PMPT) Pemkab Sidoarjo, Akhmad Anwar (54) warga RT 01, RW 04, Dusun Kupang Kidul, Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.

Ia terpaksa harus dijebloskan ke dalam tahanan Polresta Sidoarjo lantaran dituding menarik pungutan liar (Pungli) ke pemohon perizinan dengan nilai barang bukti uang tunai senilai Rp 6,7 juta.

Tersangka ditangkap anggota tim Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Satuan Reskrim, Polresta Sidoarjo saat menerima uang dari pemohon dan para pengurus perizinan, Jumat (12/05) pukul 13.30 WIB. Kemudian tersangka dan barang bukti diamankan di Polresta Sidoarjo ditindaklanjuti pemeriksaan dan penyidikan.

Selain mengamankan tersangka petugas juga mengamankan sekitar 14 barang bukti. Diantaranya satu amplop putih strip merah berisi uang Rp 700.000, satu amplop strip merah berisi uang Rp 5 juta, satu amplop strip merah berisi uang Rp 1 juta, satu amplop putih bertuliskan PT Linda Jasa berisi Rp 200.000, satu amplop berisi 500.000 ( Tim HO), satu amplop lagi berisi Rp 500.000 (Tim Ruko), amplop berisi Rp 200.000 (Ambil SK) serta satu amplop lagi atas nama PT Linda Jasa berisi Rp 500.000 (Ruko), satu map bendel SIUP CV Unggul Perkasa, satu map SIUP perpanjangan UD Barokah, satu map ijin HO perluasan PT Putra Jaya HS, motor Honda Beat bernopol W 2801 QR, dua petikan SK Gub mengenai pengangkatan PNS serta SK Bupati Sidoarjo tentang Pengangkatan PNS. “Tersangka kami tangkap saat bertransaksi di ruang Bagian Sekretariat, Dinas PMPT di JL Pahlawan Nomor 1 Sidoarjo beserta barang bukti uang dan dokumen,” terang Kasat Reskrim, Polresta Sidoarjo, Kompol M Harris kepada Memo X, Sabtu (13/05). Menurut Harris tersangka sebagai PNS tak diperbolehkan memungut biaya untuk mempercepat proses perizinan. Apalagi, tugas utama tersangka sebagai PNS tidak mengurusi proses perizinan melainkan masalah keseketariatan. Bahkan tersangka berani menentukan nilai besaran setiap izin mulai seharga Rp 1 juta hingga Rp 5 juta per izin.

Selain itu, izin yang dikenai biaya diantaranya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), HO (Izin Gangguan), dan Reklame.

Dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja, menggelar sosialisasi program peningkatan pembinaan dan perijinan,kamis(27/4) di pendopo Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso.

Sosialisasi ini guna memberikan pemahaman kepada masyarakat Kecamatan Sumberwringin yang memiliki usaha, tentang pentingnya surat ijin usaha perdagangan, maupun surat ijin usaha lainnya.

Hadir dalam acara tersebut, perwakilan dari dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja,dan perwakilan PUPR(pekerjaan umum dan penataan ruang), kepala desa, perangkat desa serta tokoh masyarakat.

Kuncoro kabid perijinan menyampaikan, sosialisasi ini dilakukan  agar semua masyarakat tahu dan benar benar paham tentang izin usaha yang dimilikinya agar tidak ada kendala lagi setelah izin usaha itu disahkan,”tuturnya.

Kami berharap setelah diadakannya sosialisasi ini, masyarakat desa akan sadar dan paham dengan peraturan pembukaan  usahanya dan bagi yang belum mempunyai izin, diharap untuk segera menyelesaikan persyaratannya.”Imbuhnya.
Info Pengurusan Izin dan Pajak Anda @kevinjasperindo

#jasa
#pengurusan
#izin
#pajak
#kevinjasperindo
#dinas
#ptsp
#sosialisasi

Wali Kota Pontianak, Sutarmidji ingin membuktikan bahwa pembangunan gedung parkir tidak ada kaitannya dengan Hotel Neo.

Midji langsung membatalkan perjanjian sewa lahan parkir yang dilakukan manajemen hotel dengan Pemkot. Perjanjian dibuat katanya, lantaran lahan halaman tidak digunakan, lebih baik disewakan untuk pemasukan kota. "Perjanjian sewa lahan parkir di halaman SDN 01 antara Pemerintah Kota Pontianak dengan pihak Hotel Neo telah dibatalkan. Jadi perjanjian sewa lahan parkir sudah saya batalkan, kami mau buktikan tidak ada kaitannya dengan hotel. Perjanjian itu, daripada saya kongkalikong di belakang, mending buat perjanjian sesuai tarif. Tapi kalau tidak, ya sudah. Dia punya lahan parkir sendiri,” ucapnya saat menjelaskan pada puluhan wali murid yang datang saat pertemuan yang dilangsungkan di Aula Dinas Pendidikan, Jumat (12/5/2018). Info Pengurusan Izin dan Pajak Anda @kevinjasperindo

#jasa
#pengurusan
#izin
#pajak
#kevinjasperindo
#hotel
#hotelneo
#walikota
#pontianak

#Repost @kemenkominfo with @repostapp
・・・
Backup data Anda sekarang. Lakukan 2 prosedur awal ini untuk antisipasi serangan virus Ransomware.

Info Pengurusan Izin dan Pajak Anda @kevinjasperindo

#jasa
#pengurusan
#izin
#pajak
#kevinjasperindo
#virus
#hacker
#backup

Sebelumnya ane dah posting tuh contoh format surat permohonan izin operasional penyediaan tenaga kerja. Pertanyaannya kenapa sih harus di urus izinnya ? Atau perlu g sih izin operasional klo saya punya usaha cuma penyedian Pembantu Rumah Tangga (PRT)? Jawabannya perlu. Nih ane kasih informasi dan peraturan tentang izin operasional penyediaan tenaga kerja. Di atur oleh @kemnaker nomor 19 tahun 2012. Nah buat calon pengguna jasa PRT patut di pertanyakan tuh izinnya kepada pihak penyedia PRT.
Info Pengurusan Izin dan Pajak Anda @kevin_jasperindo

#jasa
#pengurusan
#izin
#pajak
#kevinjasperindo
#depnaker
#kemnaker
#indonesiahebat
#prt

Nah ini nih yang di tunggu! Apa tuh ?
Ini adalah contoh Surat Permohonan Izin Operasional Penyedia Tenaga Kerja (outsorcing). Nah bagi perusahaan yg bergerak di bidang jasa penyedia tenaga kerja (outsorcing) segera urus izinnya, udah ane kasih tuh format surat permohonannya oh iya jangan lupa pake kop surat perusahaan, di stempel ama pake meterai ye.
Info Pengurusan Izin dan Pajak Anda @kevin_jasperindo

#jasa
#pengurusan
#izin
#pajak
#kevinjasperindo
#depnaker
#izinoperasional
#outsorcing
#permohonan
#format
#contoh

Tau gak gaes bahwa yg punya Genset itu harus ada izinnya loh.
Sumber : bisnis.com

Hal itu mulai berlaku tahun ini sesuai dengan Peraturan Daerah No 8 tahun 2015 pada 12 Agustus 2015 tentang tenaga kelistrikan.

Dalam perda itu, disebutkan selama ini baru 13 daerah yang merealisasikan harus ada izinnya genset diatas 200KV.

Yakni daerah yang memang memiliki Dispertamben Kabupaten/Kota, seperti Musi Banyuasin, Banyuasin, OKU, OKU Timur, OKU Selatan, Musi Rawas, Muratara, PALI, Prabumulih, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, dan OKI. "Genset yang ada di Ogan Ilir, Palembang, Lubuk Linggau dan Pagaralam sifatnya ilegal. Karena tidak ada satupun BUMN/BUMS atau juga perusahaan baik mal, hotel dan sebagainya yang tidak mengurus izin ini," ujar Kepala Bidang Kelistrikan Distamben Sumsel, Marwan Saragih.

Dia menyebutkan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada semua perusahaan untuk secepatnya mengurus izin tersebut sejak Perda dikeluarkan.

Namun hingga saat ini, kata dia, baru ada 20 perusahaan, baik mal dan hotel yang memiliki izin.

Sementara di Muba baru ada sekitar 15 izin, Muara Enim sekitar 10 izin. Tak hanya sosialisasi di empat daerah itu saja, pihaknya juga menekankan kepada daerah lain untuk penggunaan genset diatas 200KV harus berizin.

Jadi yang belum punya izin pemakaian genset segera yah di urus izinnya. Smart Enterpreneur.
Sukses y buat usahanya.
Info Pengurusan Izin dan Pajak Anda @kevin_jasperindo

#jasa
#pengurusan
#izin
#pajak
#kevinjasperindo
#depnaker
#genset
#pemakaian

Gak pake repot, gak pake ribet, gak pake bawang. Lah emangnya pesen mie ayam. Nah sekarang ente smua g usah kawatir, pengurusan perizinan sekarang gak ribet kaya dulu gaes. Hebat g tuh ?

Info Pengurusan Izin dan Pajak Anda @kevin_jasperindo

#jasa
#pengurusan
#izin
#pajak
#kevinjasperindo
#ptsp
#ribet
#perizinan
#jakarta

Baru aja ane kagum ama pelayanan AJIB ampe malem. Eh malah udah ada aplikasi nya nih. Gila bener yak Pelayanan PTSP. Kok ane kaya promosiin PTSP banget yak. Hehehe gak papa lah yang penting bisa bermanfaat buat orang lain. Jangan lupa ye di donlot di playstore nama aplikasinya AJIB PTSP.
Info Pengurusan Izin dan Pajak Anda @kevin_jasperindo

#jasa
#pengurusan
#izin
#pajak
#kevinjasperindo
#aplikasi
#playstore
#ajibptsp
#ajib
#ptsp

Nih ada yang gila lagi gaes Pelayanan AJIB sampe malam nih. Mungkin kedepannya bisa 24jam kali yak kaya restoran cepat saji. Keren bet yak Pelayanan PTSP.
Gak Kepikir juga nih ama ane sampe malam masih bisa ngurus perizinan.

Info Pengurusan Izin dan Pajak Anda @kevin_jasperindo

#jasa
#pengurusan
#izin
#pajak
#kevinjasperindo
#ptsp
#ajib
#perizinan

Nih gaes sesuai janji ane cara pengurusan SKDU / SKDP. Oh iya gaes skrg cuma bisa d lakuin secara online y. Gak bisa manual trus ngasih ngasih apa gtu hehehe.
Hebat apa hebat?

Info Pengurusan Izin dan Pajak Anda @kevin_jasperindo

#jasa
#pengurusan
#izin
#pajak
#kevinjasperindo
#ptsp
#skdu
#skdp
#online

Most Popular Instagram Hashtags