[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#apbn

1870 posts

TOP POSTS

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, sebelum Rapat Terbatas mengenai Penganggaran Subsidi dalam APBN, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (21/9)sore. #ratas #kantorpresiden #apbn

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin Rapat Terbatas mengenai Jenis-Jenis Belanja APBN, di kantor Presiden, Jakarta (30/9) sore. #ratas #apbn

Wakil Presiden Jusuf Kalla berbincang dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden (30/9)sore. #ratas #apbn

Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan kepada seluruh kementerian dan lembaga negara agar mengelola keuangan dengan berasas pada kepentingan rakyat. Jokowi juga berpesan agar jangan ada satu rupiah pun uang rakyat dikorupsi.

Jokowi mengatakan, inti dari pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan adalah menjaga kepercayaan rakyat. Kepercayaan rakyat bisa diperoleh dengan menunjukkan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan sesuai aturan dan untuk kepentingan rakyat.

"Ini yang saya minta benar-benar diperhatikan karena bukan sembarang pertangungjawabannya. Jangan hanya karena pemeriksaan itu sebagai kegiatan tahunan, kegiatan rutin tahunan lalu semuanya menganggap gampang saja," ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengingatkan jangan merasa puas dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK. Sebagaimana pada 2016 lalu, laporan keuangan pemerintah pusat mendapat opini WTP.

Tak cukup sampai di situ, Jokowi juga meminta agar lembaga dan kementerian mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dari hulu sampai hilir. Misalnya memaksimalkan penggunaan e-planning, e-budgeting, dan e-procurement. Di samping itu, Jokowi memastikan perpres terkait penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan itu akan segera rampung.

Menutup sambutannya, Jokowi meminta agar setiap kementerian dan lembaga pemerintahan terbuka dengan BPK. BPK merupakan mitra pemerintah yang dapat memastikan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Saya juga percaya BPK menjaga independensi, profesionalitas sepanjang proses pemeriksaan sehingga dengan niat dan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan BPK saya percaya kepercayaan rakyat akan terus kita peroleh bersama," pungkasnya.


Komentar kamu?


#MDKNews #news #merdekadotcom #mdkquotes #jokowi #apbn #korupsi

Selamat Hari Kesehatan Nasional.

Uang Pajak yang anda bayarkan digunakan untuk anggaran kesehatan dalam #APBN, dengan membayar pajak, anda telah turut membantu mewujudkan layanan kesehatan adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

#HKN53 #PajakKitaUntukKita

.
Bismillah
.
Sekarang masih sebagai peserta yang DITERIMA, besok-besok harus jadi pelaksana yang MENERIMA, Bahkan harus bisa MEMBERIKAN, MELEPASKAN.
.
Kalau sekarang masih menjadi peserta yang MENDAMPINGI, besok harus menjadi pelaksana yang MENGAWAL, MENGARAHKAN, peserta pendampingan.
.
Yuk dzikir pagi, yuk shalawat, yuk dhuha.
.
Semoga Allah menjadikan kita pribadi yang bermanfaat bagi sesama, Agama, Bangsa dan Negara, Amiin.
.
#APBN-P2017 #JURLUHTAN #STPPYOGYA #TEMANGGUNG #BAWANGPUTIH

Kami ucapkan Banyak terima kasih kepada Bapak/Ibu serta para Tim Inseminator Kabupaten Jeneponto, yang selama 2 bulan ini kami mengikuti kegiatan Pendampingan APBN-P 2017 Upsus Siwab Kabupaten Jeneponto . Semoga Ilmu yang selama ini Bapak/Ibu berikan kepada kami, semoga bermanfaat... Aminn 😇🙏
#apbn-p2017
#upsussiwabjeneponto

di awal kepemimpinannya, dia tak terlalu mementingkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Yang lebih penting baginya bukan pertumbuhan ekonomi, melainkan kesejahteraan rakyat. Dan ternyata di Surabaya ekonomi tumbuh dengan sangat bagus.

#walikotasurabaya
#trirismaharini
#diskusipublik
#APBN
#uangkita

Dengan tambahan 1,1 Triliun tahun lalu 2016 untuk pengesahan APBN tahun 2017 yakni 76 Triliun, untuk tahun 2018 kini APBN Jakarta sudah sah senilai 77,1 Triliun atau Tujuh puluh tujuh ribu seratus Milyar.
.
.
.
Komanya juga gomah belon pernah ngeliat itu kaya gimana. 😑
#dkijakarta
#aniessandi #apbn #2018 #nyenderr

MOST RECENT

Tahun 2018, Kabupaten Kediri Terima Kenaikan DIPA 24 Persen

https://bisniskini.com/2017/12/18/tahun-2018-kabupaten-kediri-terima-kenaikan-dipa-24-persen/

#dipa
#apbn
#apbd
#kediri
#pemkabkediri
#bisniskini3th

Kami ucapkan Banyak terima kasih kepada Bapak/Ibu serta para Tim Inseminator Kabupaten Jeneponto, yang selama 2 bulan ini kami mengikuti kegiatan Pendampingan APBN-P 2017 Upsus Siwab Kabupaten Jeneponto . Semoga Ilmu yang selama ini Bapak/Ibu berikan kepada kami, semoga bermanfaat... Aminn 😇🙏
#apbn-p2017
#upsussiwabjeneponto

Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2018, Alami Perubahan Kebijakan

https://bisniskini.com/2017/12/16/alokasi-transfer-ke-daerah-dan-dana-desa-2018-alami-perubahan-kebijakan/

#srimulyani
#kemenkeu
#apbn
#danadesa
#bisniskini3th
@kemenkeuri
@smindrawati

Rabu lalu (13/12), Bupati Banjar H Khalilurrahman menghadiri acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Dana Alokasi Transfer Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2018, bertempat di Gedung Ideham Khalid Sekretariat Provinsi Kalimantan Selatan.

Daftar isian APBN yang diserahkan Gubernur Kalimantan Selatan H Syahbirin Noor kepada semua Kepala Daerah di Kalimantan Selatan ini mengatakan kegiatan ini sengaja dilakukan lebih awal, agar dapat sesegera mungkin dilakukan koordinasi di seluruh satuan kerja Kalimantan Selatan, yang mana hal ini semata-mata untuk percepatan pembangunan di Kalimantan Selatan.

Pria yang akrab disebut Paman Birin ini berpesan kepada para Kepala Daerah, agar dapat sebaik mungkin dalam penyelenggaraan alokasi dana yang di terima. Sesuai dengan instruksi Presiden RI Joko Widodo, pengelolaan dana Daerah harus tepat dan akurat, sehingga, pembangunan yang dilaksakan Daerah, dapat dirasakan hingga ke tingkat masyarakat Desa.

#2017 #pemkabbanjar #kabbanjae #banjar #alokasidana #APBN #DIPA #gubernurkalsel #bupatibanjar #kalsel #provkalsel

Pembangunan rel kereta ganda ditujukan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan pembangunan ekonomi di Sukabumi. Pemerintah melakukan pembangunan tahap pertama jalur ganda segmen Cigombong-Cicurug sepanjang tujuh kilometer.

Terkait pembangunan rel ganda kereta api, Presiden meminta kementerian menggunakan pola padat karya dalam pengerjaannya. Hal itu diharapkan agar proyek jalur kereta dapat menyerap tenaga kerja di daerah. Selain itu, segmen Bogor Paledang hingga Cicurug sepanjang 26,7 kilometer yang direncanakan selesai pada 2019. Kemudian untuk pembangunan rel ganda segmen Cicurug-Sukabumi sepanjang 30,5 kilometer ditargetkan selesai pada 2020.

Jalur Sukabumi-Bogor dihubungkan dengan rel kereta sepanjang 57 kilometer yang dilintasi oleh kereta diesel untuk kereta penumpang. Jumlah pembiayaan pembangunan jalur ganda KA lintas Bogor-Sukabumi berasal dai APBN sebesar Rp2,45 triliun yang dilaksanakan secara tahun jamak atau multiyears. Pembangunan jalur ganda kereta api diharapkan dapat membantu mengurangi beban jalan raya kendaraan.
#infrastruktur #pembangunan #peletakanbatu #jalur #keretaapi #presiden #presidenjokowi #jokowi #apbn #relkereta #sukabumi #keretadiesel

Pembangunan ‘Infrastruktur’, dirasakan juga oleh si Miskin?

Belanja infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 sebesar Rp 410.7 triliun (IndonesiaBaik.id). Meliputi belanja infastruktur ekonomi Rp 395,1 triliun, sosial Rp 8 triliun, dan dukungan infrastruktur Rp 4,9 triliun.

Namun, akankah peningkatan 5,8 persen dibanding APBNP 2017 dirasakan langsung oleh lapisan masyarakat miskin di Indonesia, utamanya di pedesaan, perbatasan dan daerah terluar.

Dompet Dhuafa bersama IMZ, DD Corporate University dan IDEAS, mengundang para pakar dan akademisi, pegiat ekonomi, organisasi masyarakat sipil untuk ikut serta berpartisipasi aktif dan menjadi bagian pembangunan Indonesia yang berkeadilan, untuk hadir pada diskusi publik:

INDONESIA POVERTY OUTLOOK 2018

Kamis, 21 Desember 2017
Pkl. 12.00 – 16.00 WIB
di Ruang Boedi Oetomo,
Museum Kebangkitan Nasional
Jl. Abdul Rachman Saleh No.26, Senen, Jakarta.

Bersama beberapa narasumber yang akan membahas paradigma infrastruktur dalam multi perspektif ✅ Keynote Speaker
Drg. Imam Rulyawan, MARS., Direktur Utama Dompet Dhuafa Filantropi
✅ Yusuf Wibisono, SE., ME., Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS)
✅ Ir. Wismana Adi Suryabrata, MIA., Deputi Menteri BPPN/Bappenas Bidang Sarana Prasarana*
✅ Prof. Ahmad Erani Yustika, Dirjen PKP Kemendesa
✅ Marsudi Nur Wahid, Pemimpin Redaksi Jawa Pos
✅ Subroto, Direktur Pelaksana Republika

Registrasi
✔ Online
http://bit.ly/indonesiapovertyoutlook2018
✔ Whatsapp
Ketik: IPO2018 (spasi) Nama (spasi) Instansi
Kirim ke 085215646958 (Intan)

Peserta terbatas untuk 100 orang
(Maps: https://g.co/kgs/jnugGT)

#poverty #outlook #kemiskinan #indonesia #kesejahteraan #seminar #ekonomi #inequality #kesenjangan #infrastruktur #RAPBN #APBN #2018 #miskin #dhuafa #event #today #infrastructure

Direktur Jenderal Pajak yang baru, Robert Pakpahan menyapa seluruh jajarannya.. #DirjenPajak #RobertPakpahan #PajakUntukKita
#APBN
#PenerimaanNegara
#DJP

Direktur Jenderal Pajak yang baru, Robert Pakpahan menyapa seluruh jajarannya... #DirjenPajak #RobertPakpahan #PajakUntukKita
#APBN
#PenerimaanNegara
#DJP

🔙 With my bro! Live Concert at USNI.👌😜 #University #APBN #FE #NeverFollows

Direktur Jenderal Pajak yang baru, Robert Pakpahan menyapa seluruh jajarannya... #DirjenPajak #RobertPakpahan #PajakUntukKita
#APBN
#PenerimaanNegara
#DJP

Hari ini, kami seluruh pegawai direktorat jendral pajak disapa oleh Dirjen Pajak yg baru, Bapak Robert Pakpahan. Supaya kita bekerja secara professional dan berintegritas.
Karena tugas kita sangat sentral peranannya dalam APBN.

#dirjenMenyapa
#pajakKitaUntukKita #djp #apbn #bayarpajakkeren

Sektor Energi Tetap Strategis, Pemasukan Negara dari Migas Capai Rp 150 Triliun

https://bisniskini.com/2017/12/12/sektor-energi-tetap-strategis-pemasukan-negara-dari-migas-capai-rp-150-triliun/

#skkmigas
#migas
#apbn
#bisniskini3th

@Regranned from @bappedalitbang.kalteng - •

Senin, 11 Desember 2017

Penyerahan DIPA dan Rapat Koordinasi Pembangunan Se - Kalimantan Tengah.


Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan keseriusan kita bersama terkait dengan upaya percepatan pelaksanaan anggaran tahun 2018, antara lain : •

1) percepatan proses DPA, SK dan lain-lain terkait anggaran tahun 2018, dan paling lambat minggu ke-4 Desember 2017 harus sudah ditetapkan dokumen-dokumen tersebut; •

2) Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2018 melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP paling lambat bulan Desember 2017; •

3) Kickoff penandatanganan kontrak secara kolektif Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota seKalimantan Tengah paling lambat minggu ke-4 Januari 2018; •

4) Menetapkan target penyerapan anggaran, yakni triwulan I sebesar 20%, triwulan II sebesar 50%, triwulan III sebesar 85% dan tanggal 15 Nopember 2018 sebesar 100% fisik. •

#bappedalitbang
#bappedalitbangkalteng
#dprdprovinsi
#dprdprovinsikalimantantengah
#apbn
#alokasidana
#sukamara
#seruyan
#kotawaringintimur
#kotawaringinbarat
#kapuas
#pulangpisau
#palangkaraya
#lamandau
#murungraya
#katingan
#gunungmas
#baritoselatan
#baritotimur
#barituutara
#poldakalteng
@smindrawati
#korempanjupanjung
#kejaksaantinggi
#skpdprovinsikalimantantengah
#palangkaraya
#kalimantantengah
#indonesia
#infopky
#seputaranpky
#kalimantantengahjugaindonesia
#infokalteng ---------------------------------------------------------------------------------
Bappedalitbang Provinsi
Kalimantan Tengah
Jl. Diponegoro No. 60
Palangka Raya 73111



Senin, 11 Desember 2017

Penyerahan DIPA dan Rapat Koordinasi Pembangunan Se - Kalimantan Tengah.


Gubernur Kalimantan Tengah
@sugianto_sabran

• 📽 @giben86


#bappedalitbang
#bappedalitbangkalteng
#dprdprovinsi
#dprdprovinsikalimantantengah
#apbn
#alokasidana
#sukamara
#seruyan
#kotawaringintimur
#kotawaringinbarat
#kapuas
#pulangpisau
#palangkaraya
#lamandau
#murungraya
#katingan
#gunungmas
#baritoselatan
#baritotimur
#barituutara
#poldakalteng
#korempanjupanjung
#kejaksaantinggi
#skpdprovinsikalimantantengah
#palangkaraya
#kalimantantengah
#indonesia
#infopky
#seputaranpky
#kalimantantengahjugaindonesia
#infokalteng
---------------------------------------------------------------------------------
Bappedalitbang Provinsi
Kalimantan Tengah
Jl. Diponegoro No. 60
Palangka Raya 73111



Senin, 11 Desember 2017

Penyerahan DIPA dan Rapat Koordinasi Pembangunan Se - Kalimantan Tengah.


Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan keseriusan kita bersama terkait dengan upaya percepatan pelaksanaan anggaran tahun 2018, antara lain : •

1) percepatan proses DPA, SK dan lain-lain terkait anggaran tahun 2018, dan paling lambat minggu ke-4 Desember 2017 harus sudah ditetapkan dokumen-dokumen tersebut; •

2) Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2018 melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP paling lambat bulan Desember 2017; •

3) Kickoff penandatanganan kontrak secara kolektif Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota seKalimantan Tengah paling lambat minggu ke-4 Januari 2018; •

4) Menetapkan target penyerapan anggaran, yakni triwulan I sebesar 20%, triwulan II sebesar 50%, triwulan III sebesar 85% dan tanggal 15 Nopember 2018 sebesar 100% fisik. •

#bappedalitbang
#bappedalitbangkalteng
#dprdprovinsi
#dprdprovinsikalimantantengah
#apbn
#alokasidana
#sukamara
#seruyan
#kotawaringintimur
#kotawaringinbarat
#kapuas
#pulangpisau
#palangkaraya
#lamandau
#murungraya
#katingan
#gunungmas
#baritoselatan
#baritotimur
#barituutara
#poldakalteng
#korempanjupanjung
#kejaksaantinggi
#skpdprovinsikalimantantengah
#palangkaraya
#kalimantantengah
#indonesia
#infopky
#seputaranpky
#kalimantantengahjugaindonesia
#infokalteng
---------------------------------------------------------------------------------
Bappedalitbang Provinsi
Kalimantan Tengah
Jl. Diponegoro No. 60
Palangka Raya 73111

@Regranned from @bappedalitbang.kalteng - •

Senin, 11 Desember 2017

Penyerahan DIPA dan Rapat Koordinasi Pembangunan Se - Kalimantan Tengah.

I.  Kepada  Bupati/Walikota  seKalimantan  Tengah  diminta  agar paling  lambat  tanggal  19  Desember 2017  seluruh  dokumen  DIPA Kabupaten/Kota  tahun  2018 tersebut  sudah  diserahkan  kepada Pengguna  Anggaran/Kuasa  Pengguna Anggaran  di  masing-masing Kabupaten/Kota. •

II.  Alokasi  APBN tahun 2018  di Provinsi Kalimantan  Tengah:  DIPA  pada  420  Instansi  vertikal 67  Instansi  lingkup  Pemerintah =Rp5,8  triliun  lebih  DIPA transfer  daerah  dan  dana desa =  Rp16,5  triliun  lebih.  Total  APBN  Kalteng  Tahun Anggaran  2018 =  Rp22,3  triliun lebih. •

#bappedalitbang
#bappedalitbangkalteng
#dprdprovinsi
#dprdprovinsikalimantantengah
#apbn
#alokasidana
#sukamara
#seruyan
#kotawaringintimur
#kotawaringinbarat
#kapuas
#pulangpisau
#palangkaraya
#lamandau
#murungraya
#katingan
#gunungmas
#baritoselatan
#baritotimur
#barituutara
#poldakalteng
#korempanjupanjung
#kejaksaantinggi
#skpdprovinsikalimantantengah
#palangkaraya
#kalimantantengah
#indonesia
#infopky
#seputaranpky
#kalimantantengahjugaindonesia
#infokalteng
---------------------------------------------------------------------------------
Bappedalitbang Provinsi
Kalimantan Tengah
Jl. Diponegoro No. 60
Palangka Raya 73111



Senin, 11 Desember 2017

Penyerahan DIPA dan Rapat Koordinasi Pembangunan Se - Kalimantan Tengah.

I.  Kepada  Bupati/Walikota  seKalimantan  Tengah  diminta  agar paling  lambat  tanggal  19  Desember 2017  seluruh  dokumen  DIPA Kabupaten/Kota  tahun  2018 tersebut  sudah  diserahkan  kepada Pengguna  Anggaran/Kuasa  Pengguna Anggaran  di  masing-masing Kabupaten/Kota. •

II.  Alokasi  APBN tahun 2018  di Provinsi Kalimantan  Tengah:  DIPA  pada  420  Instansi  vertikal 67  Instansi  lingkup  Pemerintah =Rp5,8  triliun  lebih  DIPA transfer  daerah  dan  dana desa =  Rp16,5  triliun  lebih.  Total  APBN  Kalteng  Tahun Anggaran  2018 =  Rp22,3  triliun lebih. •

#bappedalitbang
#bappedalitbangkalteng
#dprdprovinsi
#dprdprovinsikalimantantengah
#apbn
#alokasidana
#sukamara
#seruyan
#kotawaringintimur
#kotawaringinbarat
#kapuas
#pulangpisau
#palangkaraya
#lamandau
#murungraya
#katingan
#gunungmas
#baritoselatan
#baritotimur
#barituutara
#poldakalteng
#korempanjupanjung
#kejaksaantinggi
#skpdprovinsikalimantantengah
#palangkaraya
#kalimantantengah
#indonesia
#infopky
#seputaranpky
#kalimantantengahjugaindonesia
#infokalteng
---------------------------------------------------------------------------------
Bappedalitbang Provinsi
Kalimantan Tengah
Jl. Diponegoro No. 60
Palangka Raya 73111

@jokowi : Harus benar-benar dipastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun uang rakyat dalam APBN yang dikorupsi.
-
#anticorruption #apbn #jokowi #quotes

VIDEO PRESIDEN JOKOWI MARAH BESAR, APBN & APBD DIECER-ECER TIDAK PRODUKTIF

#Jokowi #JokoWidodo #APBD #APBN #DIPA #berita #Beritaterkini #beritajanganlupaFollow @berita168 untuk berita dan gosip terkini
Kunjungi www.berita168.com untuk berita lainnya.

Wamenkeu Mardiasmo: Optimalkan APBN dan APBD untuk Kesejahteraan Rakyat

https://bisniskini.com/2017/12/08/wamenkeu-mardiasmo-optimalkan-apbn-dan-apbd-untuk-kesejahteraan-rakyat/

#kemenkeu
#apbd
#apbn
#bisniskini3th
@kemenkeuri

Ini muka-muka dimana keadaan rencana perginya banyak tapi ternyata dompetnya bolong

#apbn #baru #membuat #kami #terpukul

Maksud hati berkata:
.
.
"Sayaaaang, pliis tambahin APBN (Anggaran Perawatan dan Belanja Neng) bulan ini..."
.
.
.
Namun tatapan itu disalahartikan Kaka Panji,, menjadi:
.
.
"APAAA?! SAYAAANG MAU PULANG?!! OK PULANG YAAA, YUK KITA PULANG SKRG..." 🚗💨💨💨
.
.
.
.
#wgmyuiji #WGMYuiJi #beginilahhidup #apalahartisebuahtatapan #setidaknyanengberusaha #apbn #anggaranperawatandanbelanjaneng #malahdikurangin #soalnyabanyakkondanganbulanini

[Part 3]
Presiden #JokoWidodo (@Jokowi) menekankan perlunya jajaran #pemerintah, baik pusat maupun #daerah untuk memperkuat #sinkronisasi, #harmonisasi, keterpaduan, serta sinergi antara kegiatan yang didanai #APBN, #APBD, dana transfer ke #daerah, dan #DanaDesa.
“Ini harus sambung, harus terintegrasi. Kalau tidak, ini saya ulang lagi, bangun bendungan bangun waduk, waduknya ada irigasinya enggak ada. Ini enggak satu dua. Jangan kita ulang sekali lagi yang seperti ini,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018 di Ruang Garuda #IstanaKepresidenanBogor, Rabu (6/12) siang.
Presiden juga meminta agar dilakukan perencanaan anggaran yang fokus, peningkatkan belanja publik dan penuhi belanja mandatori yang berkaitan dengan belanja pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden meminta agar Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus disahkan tepat waktu, melakukan efisiensi belanja operasional, belanja modal, belanja dpegawai, perjalanan dinas, dan rapat-rapat.
“RKA K/L, hampir 90 persen kita seperti ini. Model-model seperti ini harus berhenti, harus dihentikan,” tegas Presiden Jokowi.
Presiden juga mengingatkan, agar Dana Desa melalui kegiatan swakelola yang bersifat padat karya dilakukan dengan skema cash for work.
Yang terakhir, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa tahun 2018 adalah tahun yang penuh dengan rencana strategis, ada Pilkada serentak dan Asian Games.
“Oleh sebab itu, kita semua harus fokus bekerja. Saya minta supaya terus meningkatkan koordinasi di seluruh jajaran,” pungkas Presiden Jokowi.
Penyerahan #DIPA2018 itu dihadiri oleh Wakil Presiden #JusufKalla, para pimpinan lembaga negara, para menteri #KabinetKerja, para pimpinan lembaga pemerintah non #kementerian, para #Gubernur, #Bupati, dan #WaliKota, serta pejabat eselon I dari seluruh K/L. (FID/AGG/ES)
Video:Biro Setpres @kemensetneg.ri
.
@sekretariat.kabinet
@kantorstafpresidenri
@perekonomianri
@kemenkominfo
@smindrawati
@kemenkeuri

[Part 2]
Presiden #JokoWidodo (@Jokowi) menekankan perlunya jajaran #pemerintah, baik pusat maupun #daerah untuk memperkuat #sinkronisasi, #harmonisasi, keterpaduan, serta sinergi antara kegiatan yang didanai #APBN, #APBD, dana transfer ke #daerah, dan #DanaDesa.
“Ini harus sambung, harus terintegrasi. Kalau tidak, ini saya ulang lagi, bangun bendungan bangun waduk, waduknya ada irigasinya enggak ada. Ini enggak satu dua. Jangan kita ulang sekali lagi yang seperti ini,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018 di Ruang Garuda #IstanaKepresidenanBogor, Rabu (6/12) siang.
Presiden juga meminta agar dilakukan perencanaan anggaran yang fokus, peningkatkan belanja publik dan penuhi belanja mandatori yang berkaitan dengan belanja pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden meminta agar Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus disahkan tepat waktu, melakukan efisiensi belanja operasional, belanja modal, belanja dpegawai, perjalanan dinas, dan rapat-rapat.
“RKA K/L, hampir 90 persen kita seperti ini. Model-model seperti ini harus berhenti, harus dihentikan,” tegas Presiden Jokowi.
Presiden juga mengingatkan, agar Dana Desa melalui kegiatan swakelola yang bersifat padat karya dilakukan dengan skema cash for work.
Yang terakhir, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa tahun 2018 adalah tahun yang penuh dengan rencana strategis, ada Pilkada serentak dan Asian Games.
“Oleh sebab itu, kita semua harus fokus bekerja. Saya minta supaya terus meningkatkan koordinasi di seluruh jajaran,” pungkas Presiden Jokowi.
Penyerahan #DIPA2018 itu dihadiri oleh Wakil Presiden #JusufKalla, para pimpinan lembaga negara, para menteri #KabinetKerja, para pimpinan lembaga pemerintah non #kementerian, para #Gubernur, #Bupati, dan #WaliKota, serta pejabat eselon I dari seluruh K/L. (FID/AGG/ES)
Video:Biro Setpres @kemensetneg.ri
.
@sekretariat.kabinet
@kantorstafpresidenri
@perekonomianri
@kemenkominfo
@smindrawati
@kemenkeuri

[Part 1]
Presiden #JokoWidodo (@Jokowi) menekankan perlunya jajaran #pemerintah, baik pusat maupun #daerah untuk memperkuat #sinkronisasi, #harmonisasi, keterpaduan, serta sinergi antara kegiatan yang didanai #APBN, #APBD, dana transfer ke #daerah, dan #DanaDesa.
“Ini harus sambung, harus terintegrasi. Kalau tidak, ini saya ulang lagi, bangun bendungan bangun waduk, waduknya ada irigasinya enggak ada. Ini enggak satu dua. Jangan kita ulang sekali lagi yang seperti ini,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018 di Ruang Garuda #IstanaKepresidenanBogor, Rabu (6/12) siang.
Presiden juga meminta agar dilakukan perencanaan anggaran yang fokus, peningkatkan belanja publik dan penuhi belanja mandatori yang berkaitan dengan belanja pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden meminta agar Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus disahkan tepat waktu, melakukan efisiensi belanja operasional, belanja modal, belanja dpegawai, perjalanan dinas, dan rapat-rapat.
“RKA K/L, hampir 90 persen kita seperti ini. Model-model seperti ini harus berhenti, harus dihentikan,” tegas Presiden Jokowi.
Presiden juga mengingatkan, agar Dana Desa melalui kegiatan swakelola yang bersifat padat karya dilakukan dengan skema cash for work.
Yang terakhir, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa tahun 2018 adalah tahun yang penuh dengan rencana strategis, ada Pilkada serentak dan Asian Games.
“Oleh sebab itu, kita semua harus fokus bekerja. Saya minta supaya terus meningkatkan koordinasi di seluruh jajaran,” pungkas Presiden Jokowi.
Penyerahan #DIPA2018 itu dihadiri oleh Wakil Presiden #JusufKalla, para pimpinan lembaga negara, para menteri #KabinetKerja, para pimpinan lembaga pemerintah non #kementerian, para #Gubernur, #Bupati, dan #WaliKota, serta pejabat eselon I dari seluruh K/L. (FID/AGG/ES)
Video:Biro Setpres @kemensetneg.ri
.
@sekretariat.kabinet
@kantorstafpresidenri
@perekonomianri
@kemenkominfo
@smindrawati
@kemenkeuri

Disini memiliki cerita tersendiri dan pengalaman yang luar biasa

#turun lapangan
#magang
#apbn-p
#karet

Presiden #JokoWidodo (@Jokowi) menekankan perlunya jajaran #pemerintah, baik pusat maupun #daerah untuk memperkuat #sinkronisasi, #harmonisasi, keterpaduan, serta sinergi antara kegiatan yang didanai #APBN, #APBD, dana transfer ke #daerah, dan #DanaDesa.
“Ini harus sambung, harus terintegrasi. Kalau tidak, ini saya ulang lagi, bangun bendungan bangun waduk, waduknya ada irigasinya enggak ada. Ini enggak satu dua. Jangan kita ulang sekali lagi yang seperti ini,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018 di Ruang Garuda #IstanaKepresidenanBogor, Rabu (6/12) siang.
Presiden juga meminta agar dilakukan perencanaan anggaran yang fokus, peningkatkan belanja publik dan penuhi belanja mandatori yang berkaitan dengan belanja pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden meminta agar Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus disahkan tepat waktu, melakukan efisiensi belanja operasional, belanja modal, belanja dpegawai, perjalanan dinas, dan rapat-rapat.
“RKA K/L, hampir 90 persen kita seperti ini. Model-model seperti ini harus berhenti, harus dihentikan,” tegas Presiden Jokowi.
Presiden juga mengingatkan, agar Dana Desa melalui kegiatan swakelola yang bersifat padat karya dilakukan dengan skema cash for work.
Yang terakhir, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa tahun 2018 adalah tahun yang penuh dengan rencana strategis, ada Pilkada serentak dan Asian Games.
“Oleh sebab itu, kita semua harus fokus bekerja. Saya minta supaya terus meningkatkan koordinasi di seluruh jajaran,” pungkas Presiden Jokowi.
Penyerahan #DIPA2018 itu dihadiri oleh Wakil Presiden #JusufKalla, para pimpinan lembaga negara, para menteri #KabinetKerja, para pimpinan lembaga pemerintah non #kementerian, para #Gubernur, #Bupati, dan #WaliKota, serta pejabat eselon I dari seluruh K/L. (FID/AGG/ES)
Sumber:@sekretariat.kabinet

Presiden #JokoWidodo (@Jokowi) mengemukakan, #belanjanegara pada tahun 2018 mendatang mencapai Rp2.220,7 triliun, termasuk diantaranya #DaftarIsianPelaksanaanAnggaran (DIPA) 86 #kementerian dan #lembaga (K/L) sebesar Rp847,4 triliun, dan #transfer ke #daerah dan #DanaDesa sebesar Rp766,2 triliun, merupakan angka yang sangat besar.
Dengan besarnya anggaran tersebut, Presiden meminta agar ada perbaikan kualitas, yang salah satunya tentu saja dengan mempelajari persoalan-persoalan yang lalu supaya tidak terulang lagi kesalahan-kesalahan yang ada.
“Sangat kebangeten sekali bahwa kita sudah tahu tetapi kalau tahu itu keliru, tahu kalau itu salah masih kita ulang-ulang,” kata Presiden @Jokowi saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018 di #RuangGaruda #IstanaKepresidenanBogor, Rabu (6/12) siang.
Presiden meminta kepada seluruh menteri, kepala lembaga, dan pemerintah daerah untuk terus melakukan penyederhanaan dalam pelaksaan #APBN, sehingga orientasinya adalah hasil bukan orientasinya prosedur.
Saat menghadiri ulang tahun hari Guru Nasional, di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (2/12) lalu, Presiden Jokowi mengaku mendapat keluhan dari para guru mengenai rumitnya administrasi atau prosedur tunjangan, administasi dan prosedur kenaikan pangkat, administasi dan prosedur mengenai sertifikasi, administasi dan prosedur mengenai impasi guru swasta.
“Ini saya kira tidak hanya untuk urusan guru saja, tapi urusan-urusan yang lain kita masih terbelit dengan urusan hal yang seperti ini. Menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan pikiran, hanya ruwet muter-muter di usan-urusan ini yang sampai hari ini belum bisa kita potong,” ungkap Presiden Jokowi.
Oleh sebab itu, Presiden meminta jajaran pemerintahan terkait agar segera semuanya dari pusat sampai daerah menyederhanakan masalah tersebut.
Penyerhan DIPA 2018 itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, para pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Kerja, para pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, para #Gubernur, #Bupati, dan #Walikota, serta pejabat eselon I dari seluruh K/L. (FID/AGG/ES)
Sumber:@sekretariat.kabinet

Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan kepada seluruh kementerian dan lembaga negara agar mengelola keuangan dengan berasas pada kepentingan rakyat. Jokowi juga berpesan agar jangan ada satu rupiah pun uang rakyat dikorupsi.

Jokowi mengatakan, inti dari pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan adalah menjaga kepercayaan rakyat. Kepercayaan rakyat bisa diperoleh dengan menunjukkan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan sesuai aturan dan untuk kepentingan rakyat.

"Ini yang saya minta benar-benar diperhatikan karena bukan sembarang pertangungjawabannya. Jangan hanya karena pemeriksaan itu sebagai kegiatan tahunan, kegiatan rutin tahunan lalu semuanya menganggap gampang saja," ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengingatkan jangan merasa puas dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK. Sebagaimana pada 2016 lalu, laporan keuangan pemerintah pusat mendapat opini WTP.

Tak cukup sampai di situ, Jokowi juga meminta agar lembaga dan kementerian mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dari hulu sampai hilir. Misalnya memaksimalkan penggunaan e-planning, e-budgeting, dan e-procurement. Di samping itu, Jokowi memastikan perpres terkait penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan itu akan segera rampung.

Menutup sambutannya, Jokowi meminta agar setiap kementerian dan lembaga pemerintahan terbuka dengan BPK. BPK merupakan mitra pemerintah yang dapat memastikan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Saya juga percaya BPK menjaga independensi, profesionalitas sepanjang proses pemeriksaan sehingga dengan niat dan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan BPK saya percaya kepercayaan rakyat akan terus kita peroleh bersama," pungkasnya.

Komentar semeton?

#Repost @merdekadotcom
#DenpasarWeekly #Jokowi #APBN #Korupsi

Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan kepada seluruh kementerian dan lembaga negara agar mengelola keuangan dengan berasas pada kepentingan rakyat. Jokowi juga berpesan agar jangan ada satu rupiah pun uang rakyat dikorupsi.

Jokowi mengatakan, inti dari pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan adalah menjaga kepercayaan rakyat. Kepercayaan rakyat bisa diperoleh dengan menunjukkan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan sesuai aturan dan untuk kepentingan rakyat.

"Ini yang saya minta benar-benar diperhatikan karena bukan sembarang pertangungjawabannya. Jangan hanya karena pemeriksaan itu sebagai kegiatan tahunan, kegiatan rutin tahunan lalu semuanya menganggap gampang saja," ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengingatkan jangan merasa puas dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK. Sebagaimana pada 2016 lalu, laporan keuangan pemerintah pusat mendapat opini WTP.

Tak cukup sampai di situ, Jokowi juga meminta agar lembaga dan kementerian mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dari hulu sampai hilir. Misalnya memaksimalkan penggunaan e-planning, e-budgeting, dan e-procurement. Di samping itu, Jokowi memastikan perpres terkait penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan itu akan segera rampung.

Menutup sambutannya, Jokowi meminta agar setiap kementerian dan lembaga pemerintahan terbuka dengan BPK. BPK merupakan mitra pemerintah yang dapat memastikan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Saya juga percaya BPK menjaga independensi, profesionalitas sepanjang proses pemeriksaan sehingga dengan niat dan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan BPK saya percaya kepercayaan rakyat akan terus kita peroleh bersama," pungkasnya.


Komentar kamu?


#MDKNews #news #merdekadotcom #mdkquotes #jokowi #apbn #korupsi

Presiden #JokoWidodo menyatakan bahwa predikat #wajartanpapengecualian (WTP) saja tidaklah cukup bagi #tatakelolapemerintahan. Pihaknya juga harus memastikan bahwa tak ada satu rupiah pun uang rakyat yang #disalahgunakan.
Demikian disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam acara Persiapan Pemeriksaan #LaporanKeuanganPemerintahPusatTahun2017 dan Institusi Pengelola Keuangan Negara Lainnya dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di #IstanaKepresidenanBogor, #JawaBarat, pada Selasa, 5 Desember 2017.
Menurutnya, pemerintah juga tidak boleh puas dengan pernyataan bahwa di tahun 2016 adalah pertama kalinya predikat WTP didapatkan setelah 12 tahun. #WTP itu sendiri seharusnya sudah menjadi standar bagi tata kelola pemerintahan.
“Saya kira bukan itu. Kita justru harus semakin terpacu supaya tahun ini, tahun depan, dan tahun-tahun berikutnya pemerintah pusat terus mendapatkan opini WTP dan itu harus menjadi sebuah standar,” ucap Presiden.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan salah satunya mengupayakan predikat WTP merupakan upaya untuk menjaga kepercayaan rakyat. Pemerintah harus mampu menunjukkan bahwa pihaknya menggunakan #uangrakyat secara bertanggung jawab dan untuk kepentingan #rakyat pula.
“Ini yang saya minta benar-benar diperhatikan karena bukan sembarangan pertanggungjawabannya. Jangan hanya karena pemeriksaan ini sebuah kegiatan rutin tahunan, lalu semuanya menganggap gampang saja,” ujarnya.
Untuk itu, sekali lagi Kepala Negara meminta jajarannya untuk memaksimalkan penggunaan #teknologiinformasi dari hulu hingga hilir. Ia menjelaskan bahwa saat ini peraturan presiden terkait hal itu sedang disiapkan agar payung hukumnya menjadi sangat jelas.
“Kalau sistem ini berjalan saya meyakini semuanya menjadi semakin transparan, mudah dipertanggungjawabkan, tidak ada ruang untuk bermain-main dengan #APBN,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Selain itu, dirinya juga menginstruksikan seluruh jajarannya agar mau bekerja sama dan terbuka dengan #BadanPemeriksaKeuangan (BPK). BPK harus sebisa mungkin ditempatkan sebagai mitra pemerintahan guna memastikan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik.

Most Popular Instagram Hashtags