#DaruratKonservasi

MOST RECENT

#Repost @pengamatburung
• • •
Terbitnya P.92/2018 tentang perubahan atas peraturan P.20/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi telah mengakomodir kepentingan politik dan ekonomi sehingga mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini menunjukkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengambil kebijakan di luar kewenangannya. Untuk menegakkan kepatuhan pada hukum, kami menolak terbitnya P.92/2018 dan menuntut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mempertahankan P.20.

Bagi kawan-kawan yang masih berdiri di jalur konservasi, mari sebarluaskan pernyataan ini dan nyatakan dukunganmu!

#BurungIndonesia #SelamatkanBurungIndonesia #SaveIndonesianBirds #KamiBersamaP20 #BerantasMafiaBurungKicau #daruratkonservasi

Mari kita rapatkan barisan sahabat birding. .

#DARURATKONSERVASI #TOLAKP92

#Repost @pokja.konservasi
[VIRALKAN!]
Penolakan sekelompok masyarakat terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.20/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (P.20/2018) yang baru berumur ±2 (dua) bulan semakin kuat terdengar. Penolakan ini pun pada akhirnya mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengundangkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 
P.92/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.20/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa (P.92/2018). Peraturan baru ini antara lain menarik 5 jenis burung dari daftar P.20/2018 yaitu: kucica hutan/murai batu, cucak rawa, jalak suren, anis bentet kecil, dan anis bentet sangihe.

Kami, Pokja Konservasi berpendapat bahwa:

1. Dasar Penetapan yang Digunakan dalam P.92/2018 Tidak Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (PP No 7/1999)

2. Tanpa Rekomendasi Otorita Ilmiah, P.92/2018 Merupakan Produk Hukum yang Cacat

3. Bermain dalam Ruang Politik, P.92/2018 Dilahirkan Tanpa Dasar Kajian Ilmiah

4. P.92/2018 Tidak Mencerminkan Kecermatan Pemerintah Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian dalam Kebijakan Perlindungan Suatu Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Ada di Alam

5. Kelestarian Suatu Populasi Burung Utamanya Bukan Diukur Dari Banyaknya Burung Di Sangkar, Tapi Keberadaan Di Habitat Aslinya

6. Akar Permasalahan Lainnya, Paradigma Lama Konservasi UU No 5 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No 5/1990). Berdasarkan keenam poin di atas, diundangkannya P.92/2018 merupakan langkah yang kurang bijak dalam pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia.

Oleh karena itu, kami menuntut kepada:

1) @kementerianlhk @sitinurbayabakar untuk mencabut P.92/2018 dan mengembalikan status perlindungan kucica hutan/murai batu, cucak rawa, jalak suren, anis bentet kecil, dan anis bentet sangihe; dan

2) Presiden @jokowi c.q Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk segera melakukan pembahasan revisi UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 
Hayati dan Ekosistemnya.

Salam,
POKJA Konservasi

#daruratkonservasi #tolakp92

#daruratkonservasi #Repost from @pokja.konservasi ... [VIRALKAN]
Penolakan sekelompok masyarakat terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Sarwa yang dilindungi (P.20/2018) yang baru berumur ±2 (dua) bulan semakin kuat terdengar. Penolakan ini pun pada akhirnya mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengundangkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.92/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.20/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa (P.92/2018). Peraturan baru ini antara lain menarik 5 jenis burung dari daftar P.20/2018 yaitu; kucica hutan/murai batu, cucak rawa, jalak suren, anis bentet kecil dan anis bentet sangihe.

Kami, Pokja Konservasi berpendapat bahwa:
1. Dasar Penetapan yang Digunakan dalam P.92/2018 Tidak Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (PP No 7 / 1999).
2. Tanpa Rekomendasi Otorita Ilmiah,P.92/2018. Merupakan Produk Hukum Yang Cacat.
3. Bermain Dengan Ruang Politik,P.92/2018. Dilahirkan Tanpa Dasar Kajian Ilmiah.
4. P.92/2018 Tidak mencerminkan Kecermatan Pemerintah Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian dalam Kebijakan Perlindungan Suatu Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Ada di Alam.
5. Kelesatrian Suatu Populasi Burung Utamanya Bukan Diukur Dari Banyaknya Burung Di Sangkar, Tapi Keberadaan Di Habitatnya.
6. Akar Permasalahan Lainnya, Paradigma Lama Konservasi UU No. 5 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No.5/1990). Berdasarkan keenam point diatas, diundangkannya P.92/2018 merupakan langkah yang kurang bijak dalam pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia.

Oleh karena itu, kami menuntut kepada:
1). @kementerianlhk @sitinurbayabakar untuk mencabut P.92/2018 dan mengembalikan status perlindungan kucica hutan/murai batu, cucak rawa, jalak suren, anis bentet kecil dan anis bentet sangihe.
2). Presiden @jokowi c.q Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk segera melakukan pembahasan revisi UU No. 5 tahun tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Salam
Pokja Konservasi.

#Repost @pengamatburung (@get_repost)
・・・
Terbitnya P.92/2018 tentang perubahan atas peraturan P.20/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi telah mengakomodir kepentingan politik dan ekonomi sehingga mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini menunjukkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengambil kebijakan di luar kewenangannya. Untuk menegakkan kepatuhan pada hukum, kami menolak terbitnya P.92/2018 dan menuntut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mempertahankan P.20.

Bagi kawan-kawan yang masih berdiri di jalur konservasi, mari sebarluaskan pernyataan ini dan nyatakan dukunganmu!

#BurungIndonesia #SelamatkanBurungIndonesia #SaveIndonesianBirds #KamiBersamaP20 #BerantasMafiaBurungKicau #daruratkonservasi

Regrann from @piligreennetwork - [VIRALKAN!] Bravo @kementerianlhk @siti.nurbayabakar
@konservasi_ksdae !

Bersama dengan Permen 20/2018, membuktikan bahwa KLHK telah membuat gebrakan baru konservasi TSL di Indonesia. Permen 20/2018 membuktikan bahwa Indonesia kuat melawan, memberantas perburuan dan perdagangan tanpa izin.
Selain peningkatan perlindungan spesies, gebrakan pemberantasan kejahatan terhadap TSL ini dapat disempurnakan melalui peningkatan efek jera atas hukuman bagi para pelaku kejahatan TSL. UU5/90 yang saat ini ada, belum mengakomodir banyak perubahan modus kejahatan serta hukuman yg masih ringan dibandingkan dengan kerugian ekonomi dan ekologi yang ditimbulkan bagi tanah air Indonesia. #RevisiUUKSDAE #DaruratKonservasi #RevisiUU590

Merdeka jangan setengah-setengah. Mari raih kemerdekaan biodiversitas seutuhnya! Berantas perdagangan burung kicau dan TSL lainnya secara ilegal serta tangan-tangan mafia!
Bagi masyarakat pecinta burung dan penangkar jangan khawatir dan tidak perlu panik. Ayo segera melapor kepada BKSDA terdekat untuk pengurusan izin kegiatan pemanfaatan burung kicau masing2 ya.. Salam konservasi!

#AkubersamaP20 #PahlawanBurungKicau
#BerantasMafiaBurungKicau
#IndonesiaTanpaMafiaBurungKicau
#2019BebasMafiaBurungKicau
#dirgahayuindonesiake73 - #regrann
#siregol
#sigotaknarasaikonservasi

#Repost @pokja.konservasi
• • •
[VIRALKAN!]
Penolakan sekelompok masyarakat terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.20/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (P.20/2018) yang baru berumur ±2 (dua) bulan semakin kuat terdengar. Penolakan ini pun pada akhirnya mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengundangkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 
P.92/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.20/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa (P.92/2018). Peraturan baru ini antara lain menarik 5 jenis burung dari daftar P.20/2018 yaitu: kucica hutan/murai batu, cucak rawa, jalak suren, anis bentet kecil, dan anis bentet sangihe.

Kami, Pokja Konservasi berpendapat bahwa:

1. Dasar Penetapan yang Digunakan dalam P.92/2018 Tidak Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (PP No 7/1999)

2. Tanpa Rekomendasi Otorita Ilmiah, P.92/2018 Merupakan Produk Hukum yang Cacat

3. Bermain dalam Ruang Politik, P.92/2018 Dilahirkan Tanpa Dasar Kajian Ilmiah

4. P.92/2018 Tidak Mencerminkan Kecermatan Pemerintah Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian dalam Kebijakan Perlindungan Suatu Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Ada di Alam

5. Kelestarian Suatu Populasi Burung Utamanya Bukan Diukur Dari Banyaknya Burung Di Sangkar, Tapi Keberadaan Di Habitat Aslinya

6. Akar Permasalahan Lainnya, Paradigma Lama Konservasi UU No 5 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No 5/1990). Berdasarkan keenam poin di atas, diundangkannya P.92/2018 merupakan langkah yang kurang bijak dalam pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia.

Oleh karena itu, kami menuntut kepada:

1) @kementerianlhk @sitinurbayabakar untuk mencabut P.92/2018 dan mengembalikan status perlindungan kucica hutan/murai batu, cucak rawa, jalak suren, anis bentet kecil, dan anis bentet sangihe; dan

2) Presiden @jokowi c.q Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk segera melakukan pembahasan revisi UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 
Hayati dan Ekosistemnya.

Salam,
POKJA Konservasi

#daruratkonservasi #tola

#Repost @wwf_id with @get_repost
・・・#worldrhinoday
Hai Sobat, keberadaan Badak Indonesia kini semakin memprihatinkan. Berbagai ancaman kepunahan kian menghampiri mereka.

Adanya ekspansi lahan perkebunan, penebangan illegal dan perburuan menjadi ancaman bagi badak Sumatera yang hidup dalam sub-sub hutan kecil di kawasan Sumatera dan Kalimantan. Walau populasinya lebih banyak dibandingkan badak Jawa, namun untuk bertahan hidup lebih rendah dibandingkan badak Jawa.

Selain itu, populasi badak Jawa yang berkisar 68 ekor dan hanya ada di kawasan TNUK memiliki permasalahan tersendiri. Hal ini dikarenakan badak yang berada di satu populasi akan riskan terhadap kepunahan akibat penularan penyakit ataupun bencana alam. Oleh karena itu perlu dibangun harapan baru diluar semenajung Ujung Kulon.

Badak Indonesia saat ini sudah berstatus Kritis (Critically Endangered). #EndangeredSpeciesWeek #DaruratKonservasi #connect2earth #wwfid

#Repost @pokja.konservasi
・・・
[VIRALKAN!]
Penolakan sekelompok masyarakat terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.20/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (P.20/2018) yang baru berumur ±2 (dua) bulan semakin kuat terdengar. Penolakan ini pun pada akhirnya mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengundangkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.92/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.20/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa (P.92/2018). Peraturan baru ini antara lain menarik 5 jenis burung dari daftar P.20/2018 yaitu: kucica hutan/murai batu, cucak rawa, jalak suren, anis bentet kecil, dan anis bentet sangihe.

Kami, Pokja Konservasi berpendapat bahwa:

1. Dasar Penetapan yang Digunakan dalam P.92/2018 Tidak Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (PP No 7/1999)

2. Tanpa Rekomendasi Otoritas Ilmiah, P.92/2018 Merupakan Produk Hukum yang Cacat

3. Bermain dalam Ruang Politik, P.92/2018 Dilahirkan Tanpa Dasar Kajian Ilmiah

4. P.92/2018 Tidak Mencerminkan Kecermatan Pemerintah Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian dalam Kebijakan Perlindungan Suatu Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Ada di Alam

5. Kelestarian Suatu Populasi Burung Utamanya Bukan Diukur Dari Banyaknya Burung Di Sangkar, Tapi Keberadaan Di Habitat Aslinya

6. Akar Permasalahan Lainnya, Paradigma Lama Konservasi UU No 5 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No 5/1990). Berdasarkan keenam poin di atas, diundangkannya P.92/2018 merupakan langkah yang kurang bijak dalam pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia.

Oleh karena itu, kami menuntut kepada:

1) @kementerianlhk @sitinurbayabakar untuk mencabut P.92/2018 dan mengembalikan status perlindungan kucica hutan/murai batu, cucak rawa, jalak suren, anis bentet kecil, dan anis bentet sangihe; dan

2) Presiden @jokowi c.q Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk segera melakukan pembahasan revisi UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 
Hayati dan Ekosistemnya.

Salam,
POKJA Konservasi

#daruratkonservasi

#Repost @piligreennetwork
• • • • •
#BantuViralkan

Terbitnya P.92/2018 tentang perubahan atas peraturan P.20/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi telah mengakomodir kepentingan politik dan ekonomi sehingga mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini menunjukkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengambil kebijakan di luar kewenangannya. Untuk menegakkan kepatuhan pada hukum, kami menolak terbitnya P.92/2018 dan menuntut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mempertahankan P.20.

Bagi kawan-kawan yang masih berdiri di jalur konservasi, mari sebarluaskan pernyataan ini dan nyatakan dukunganmu! #TolakP92 #daruratkonservasi

Terbitnya P.92/2018 tentang perubahan atas peraturan P.20/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi telah mengakomodir kepentingan politik dan ekonomi sehingga mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini menunjukkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengambil kebijakan di luar kewenangannya. Untuk menegakkan kepatuhan pada hukum, kami menolak terbitnya P.92/2018 dan menuntut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mempertahankan P.20.

Bagi kawan-kawan yang masih berdiri di jalur konservasi, mari sebarluaskan pernyataan ini dan nyatakan dukunganmu!

#BurungIndonesia #SelamatkanBurungIndonesia #SaveIndonesianBirds #KamiBersamaP20 #BerantasMafiaBurungKicau #daruratkonservasi

#BantuViralkan

Terbitnya P.92/2018 tentang perubahan atas peraturan P.20/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi telah mengakomodir kepentingan politik dan ekonomi sehingga mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini menunjukkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengambil kebijakan di luar kewenangannya. Untuk menegakkan kepatuhan pada hukum, kami menolak terbitnya P.92/2018 dan menuntut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mempertahankan P.20.

Bagi kawan-kawan yang masih berdiri di jalur konservasi, mari sebarluaskan pernyataan ini dan nyatakan dukunganmu! #TolakP92 #DaruratKonservasi

Regrann from @pokja.konservasi - [VIRALKAN!]
Penolakan sekelompok masyarakat terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.20/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (P.20/2018) yang baru berumur ±2 (dua) bulan semakin kuat terdengar. Penolakan ini pun pada akhirnya mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengundangkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 
P.92/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.20/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa (P.92/2018). Peraturan baru ini antara lain menarik 5 jenis burung dari daftar P.20/2018 yaitu: kucica hutan/murai batu, cucak rawa, jalak suren, anis bentet kecil, dan anis bentet sangihe.

Kami, Pokja Konservasi berpendapat bahwa:

1. Dasar Penetapan yang Digunakan dalam P.92/2018 Tidak Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (PP No 7/1999)

2. Tanpa Rekomendasi Otorita Ilmiah, P.92/2018 Merupakan Produk Hukum yang Cacat

3. Bermain dalam Ruang Politik, P.92/2018 Dilahirkan Tanpa Dasar Kajian Ilmiah

4. P.92/2018 Tidak Mencerminkan Kecermatan Pemerintah Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian dalam Kebijakan Perlindungan Suatu Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Ada di Alam

5. Kelestarian Suatu Populasi Burung Utamanya Bukan Diukur Dari Banyaknya Burung Di Sangkar, Tapi Keberadaan Di Habitat Aslinya

6. Akar Permasalahan Lainnya, Paradigma Lama Konservasi UU No 5 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No 5/1990). Berdasarkan keenam poin di atas, diundangkannya P.92/2018 merupakan langkah yang kurang bijak dalam pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia.

Oleh karena itu, kami menuntut kepada:

1) @kementerianlhk @sitinurbayabakar untuk mencabut P.92/2018 dan mengembalikan status perlindungan kucica hutan/murai batu, cucak rawa, jalak suren, anis bentet kecil, dan anis bentet sangihe; dan

2) Presiden @jokowi c.q Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk segera melakukan pembahasan revisi UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 
Hayati dan Ekosistemnya.

POKJA Konservasi
#daruratkonservasi #tolakP92

#daruratkonservasi
#Repost from @pokja.konservasi ... [VIRALKAN!]
Penolakan sekelompok masyarakat terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.20/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (P.20/2018) yang baru berumur ±2 (dua) bulan semakin kuat terdengar. Penolakan ini pun pada akhirnya mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengundangkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 
P.92/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.20/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa (P.92/2018). Peraturan baru ini antara lain menarik 5 jenis burung dari daftar P.20/2018 yaitu: kucica hutan/murai batu, cucak rawa, jalak suren, anis bentet kecil, dan anis bentet sangihe.

Kami, Pokja Konservasi berpendapat bahwa:

1. Dasar Penetapan yang Digunakan dalam P.92/2018 Tidak Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (PP No 7/1999)

2. Tanpa Rekomendasi Otorita Ilmiah, P.92/2018 Merupakan Produk Hukum yang Cacat

3. Bermain dalam Ruang Politik, P.92/2018 Dilahirkan Tanpa Dasar Kajian Ilmiah

4. P.92/2018 Tidak Mencerminkan Kecermatan Pemerintah Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian dalam Kebijakan Perlindungan Suatu Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Ada di Alam

5. Kelestarian Suatu Populasi Burung Utamanya Bukan Diukur Dari Banyaknya Burung Di Sangkar, Tapi Keberadaan Di Habitat Aslinya

6. Akar Permasalahan Lainnya, Paradigma Lama Konservasi UU No 5 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No 5/1990). Berdasarkan keenam poin di atas, diundangkannya P.92/2018 merupakan langkah yang kurang bijak dalam pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia.

Oleh karena itu, kami menuntut kepada:

1) @kementerianlhk @sitinurbayabakar untuk mencabut P.92/2018 dan mengembalikan status perlindungan kucica hutan/murai batu, cucak rawa, jalak suren, anis bentet kecil, dan anis bentet sangihe; dan

2) Presiden @jokowi c.q Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk segera melakukan pembahasan revisi UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 
Hayati dan Ekosistemnya.

Salam,
POKJA Konservasi

[VIRALKAN!]
Penolakan sekelompok masyarakat terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.20/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (P.20/2018) yang baru berumur ±2 (dua) bulan semakin kuat terdengar. Penolakan ini pun pada akhirnya mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengundangkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 
P.92/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.20/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa (P.92/2018). Peraturan baru ini antara lain menarik 5 jenis burung dari daftar P.20/2018 yaitu: kucica hutan/murai batu, cucak rawa, jalak suren, anis bentet kecil, dan anis bentet sangihe.

Kami, Pokja Konservasi berpendapat bahwa:

1. Dasar Penetapan yang Digunakan dalam P.92/2018 Tidak Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (PP No 7/1999)

2. Tanpa Rekomendasi Otorita Ilmiah, P.92/2018 Merupakan Produk Hukum yang Cacat

3. Bermain dalam Ruang Politik, P.92/2018 Dilahirkan Tanpa Dasar Kajian Ilmiah

4. P.92/2018 Tidak Mencerminkan Kecermatan Pemerintah Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian dalam Kebijakan Perlindungan Suatu Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Ada di Alam

5. Kelestarian Suatu Populasi Burung Utamanya Bukan Diukur Dari Banyaknya Burung Di Sangkar, Tapi Keberadaan Di Habitat Aslinya

6. Akar Permasalahan Lainnya, Paradigma Lama Konservasi UU No 5 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No 5/1990). Berdasarkan keenam poin di atas, diundangkannya P.92/2018 merupakan langkah yang kurang bijak dalam pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia.

Oleh karena itu, kami menuntut kepada:

1) @kementerianlhk @sitinurbayabakar untuk mencabut P.92/2018 dan mengembalikan status perlindungan kucica hutan/murai batu, cucak rawa, jalak suren, anis bentet kecil, dan anis bentet sangihe; dan

2) Presiden @jokowi c.q Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk segera melakukan pembahasan revisi UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 
Hayati dan Ekosistemnya.

Salam,
POKJA Konservasi

#daruratkonservasi #tolakp92

Indonesia tengah menghadapi darurat konservasi. Pada awal tahun 2018 tercatat setidaknya ada 2 kasus penembakkan orangutan dengan total 147 peluru. Perubahan UU No. 5/1990 yang digaungkan akan menjadi jawaban dari permasalahan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya hingga kini tidak jelas kabarnya. Sampai mana prosesnya, tantangan dan permasalahan apa saja yang dihadapi dalam merumuskan rancangan UU ini.

Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi ( Pokja Konservasi) mencatat ada point - point kelemahan pada draft RUU KSDAHE yang disiapkan oleh DPR, diantaranya 5 point utama sbb:

1. Ketentuan perizinan yang tumpang tindih dan bernuansa bisnis.
2. Masih belum jelas mendudukkan hak dan peran masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal.
3. Pengebirian sendi - sendi ketentuan penegakkan hukum konservasi.
4. Celah dalam pengaturan akses dan pembagian manfaat atas sumber daya genetik.
5. Belum ada pengaturan penyelesaian konflik dan kelembagaan sumber daya genetik.

Apa yang bisa kamu perbuat?
Bantu kami mewujudkan harapan yang baik untuk konservasi di kemudian hari. Viralkan pesan ini dan kawal prosesnya sehingga tidak ada PR Konservasi SDA bagi DPR RI dikemudian hari. UU 5/1990 harus segera dituntaskan tahun ini.

Bukan hanya anak sekolah yang harus menyelsaikan PRnya tepat waktu, namun DPR juga. Mau nunggu sampai tidak punya apa - apa lagi?

#tuntaskanrevisiuu5
#DaruratKeragamanHayati
#DaruratKonservasi
#DilanGakMauMilea#DilanButuhRevisiUU5#DilanPejuangKonservasi
#DPR_TuntaskanPR_UU5
#WorldWildLifeDay2018
REPLAY from @recarolinedea

Most Popular Instagram Hashtags