#DaruratKonservasi

MOST RECENT

@Regran_ed from @pokja.konservasi - [VIRALKAN!]
Penolakan sekelompok masyarakat terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.20/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (P.20/2018) yang baru berumur ±2 (dua) bulan semakin kuat terdengar. Penolakan ini pun pada akhirnya mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengundangkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 
P.92/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.20/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa (P.92/2018). Peraturan baru ini antara lain menarik 5 jenis burung dari daftar P.20/2018 yaitu: kucica hutan/murai batu, cucak rawa, jalak suren, anis bentet kecil, dan anis bentet sangihe.

Kami, Pokja Konservasi berpendapat bahwa:

1. Dasar Penetapan yang Digunakan dalam P.92/2018 Tidak Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (PP No 7/1999)

2. Tanpa Rekomendasi Otorita Ilmiah, P.92/2018 Merupakan Produk Hukum yang Cacat

3. Bermain dalam Ruang Politik, P.92/2018 Dilahirkan Tanpa Dasar Kajian Ilmiah

4. P.92/2018 Tidak Mencerminkan Kecermatan Pemerintah Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian dalam Kebijakan Perlindungan Suatu Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Ada di Alam

5. Kelestarian Suatu Populasi Burung Utamanya Bukan Diukur Dari Banyaknya Burung Di Sangkar, Tapi Keberadaan Di Habitat Aslinya

6. Akar Permasalahan Lainnya, Paradigma Lama Konservasi UU No 5 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No 5/1990). Berdasarkan keenam poin di atas, diundangkannya P.92/2018 merupakan langkah yang kurang bijak dalam pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia.

Oleh karena itu, kami menuntut kepada:

1) @kementerianlhk @sitinurbayabakar untuk mencabut P.92/2018 dan mengembalikan status perlindungan kucica hutan/murai batu, cucak rawa, jalak suren, anis bentet kecil, dan anis bentet sangihe; dan

2) Presiden @jokowi c.q Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk segera melakukan pembahasan revisi UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 
Hayati dan Ekosistemnya.

Salam,
POKJA Konservasi

#daruratkonservasi

#Repost @wwf_id
• • • • •
Sobat, masih banyak dari kita yang mengira kalau macan dan harimau adalah satwa yang sama, padahal tidak demikian loh! Meskipun mereka berasal dari satu genus yang sama yakni Panthera, tapi harimau dan macan adalah dua kucing besar yang berbeda spesies. Berikut adalah beberapa spesies keluarga Panthera yang kerap dikenal. Ada dua spesies Panthera yang hidup di hutan Indonesia, yakni Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) dan Macan Tutul (Panthera pardus melas). Sedang dua spesies lainnya, yakni Singa (Panthera leo) dan Jaguar (Panthera onca) tidak ada di alam Indonesia.

Populasi salah satu kucing besar di Indonesia, yakni Harimau Sumatera tengah terancam! Perburuan dan perdagangan ilegal bagian tubuh Harimau Sumatera. Tidak hanya itu, hutan alam yang menjadi rumah mereka juga semakin penyusut dan hilang akibat alih fungsi lahan. Hilangnya habitat juga mendorong terjadinya konflik harimau dengan manusia yang menjadi ancaman lainnya bagi populasi kucing besar berloreng ini.

Ayo dukung terus kelestarian Harimau Sumatera dan jadilah pahlawan untuk mereka! Jika kamu menemukan praktik perburuan dan perdagangan Harimau Sumatera, laporkan!!! Kamu bisa melaporkannya melalui aplikasi e-Pelaporan Satwa Dilindungi atau ke BKSDA setempat. Kamu juga bisa membantu pelestarian Harimau Sumatera dengan cara mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan revisi UU No.5/1990 dan memperkuat perlindungan spesies di Indonesia.

#WorldWildlifeDay #BigCatsPredatorUnderThreat #iProtectTigers #DPR_TuntaskanPR_UU5 #daruratkonservasi #wwfid

Terbitnya P.92/2018 tentang perubahan atas peraturan P.20/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi telah mengakomodir kepentingan politik dan ekonomi sehingga mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini menunjukkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengambil kebijakan di luar kewenangannya. Untuk menegakkan kepatuhan pada hukum, kami menolak terbitnya P.92/2018 dan menuntut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mempertahankan P.20.

Bagi kawan-kawan yang masih berdiri di jalur konservasi, mari sebarluaskan pernyataan ini dan nyatakan dukunganmu! #TolakP92 #DaruratKonservasi #jagahutan
#lindungihutan #saveburung #TolakP92 #tolakpemburu #biologiuny #bionicers #mahasiswajogja #mahasiswaindonesia @piligreennetwork

#Repost @wwf_id
• • • • •
Dalam 10 tahun terakhir kematian Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) mencapai 700 individu (FKGI) yang membuat satwa ini sebagai satu-satunya sub spesies Gajah Asia semakin terancam kepunahan. Angka kematian 700 ekor gajah merupakan jumlah yang tercatat, diperkirakan angka sebenarnya di lapangan jauh lebih tinggi. Hal ini diakibatkan maraknya perburuan hingga pembunuhan gajah yang dianggap sebagai “Hama” oleh masyarakat.

Beberapa hari lalu, seekor Gajah Sumatera jantan ditemukan mati tanpa gading di Kawasan CRU Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur. Hal ini diduga akibat perburuan liar gajah yang disengaja diracun dan diambil gadingnya. Kejadian ini menjadi pukulan keras bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki Gajah sebagai salah satu spesies kunci.

Saatnya kita tunjukkan aksi nyata untuk selamatkan Gajah Sumatera untuk tidak memburu, membunuh ataupun merusak habitat mereka! Sobat juga dapat ikut berpartisipasi menandatangi Petisi untuk mengusut pembunuhan gajah Bunta pada change.org/ripbunta #DaruratKonservasi #JanganBunuhGajah #wwfid #connect2earth

#Repost @pokja.konservasi
• • • • •
[VIRALKAN!]
Penolakan sekelompok masyarakat terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.20/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (P.20/2018) yang baru berumur ±2 (dua) bulan semakin kuat terdengar. Penolakan ini pun pada akhirnya mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengundangkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 
P.92/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.20/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa (P.92/2018). Peraturan baru ini antara lain menarik 5 jenis burung dari daftar P.20/2018 yaitu: kucica hutan/murai batu, cucak rawa, jalak suren, anis bentet kecil, dan anis bentet sangihe.

Kami, Pokja Konservasi berpendapat bahwa:

1. Dasar Penetapan yang Digunakan dalam P.92/2018 Tidak Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (PP No 7/1999)

2. Tanpa Rekomendasi Otorita Ilmiah, P.92/2018 Merupakan Produk Hukum yang Cacat

3. Bermain dalam Ruang Politik, P.92/2018 Dilahirkan Tanpa Dasar Kajian Ilmiah

4. P.92/2018 Tidak Mencerminkan Kecermatan Pemerintah Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian dalam Kebijakan Perlindungan Suatu Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Ada di Alam

5. Kelestarian Suatu Populasi Burung Utamanya Bukan Diukur Dari Banyaknya Burung Di Sangkar, Tapi Keberadaan Di Habitat Aslinya

6. Akar Permasalahan Lainnya, Paradigma Lama Konservasi UU No 5 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No 5/1990). Berdasarkan keenam poin di atas, diundangkannya P.92/2018 merupakan langkah yang kurang bijak dalam pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia.

Oleh karena itu, kami menuntut kepada:

1) @kementerianlhk @sitinurbayabakar untuk mencabut P.92/2018 dan mengembalikan status perlindungan kucica hutan/murai batu, cucak rawa, jalak suren, anis bentet kecil, dan anis bentet sangihe; dan

2) Presiden @jokowi c.q Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk segera melakukan pembahasan revisi UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 
Hayati dan Ekosistemnya.

Salam,
POKJA Konservasi

#daruratkonservasi

#BantuViralkan

Terbitnya P.92/2018 tentang perubahan atas peraturan P.20/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi telah mengakomodir kepentingan politik dan ekonomi sehingga mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini menunjukkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengambil kebijakan di luar kewenangannya. Untuk menegakkan kepatuhan pada hukum, kami menolak terbitnya P.92/2018 dan menuntut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mempertahankan P.20.

Bagi kawan-kawan yang masih berdiri di jalur konservasi, mari sebarluaskan pernyataan ini dan nyatakan dukunganmu! #TolakP92 #DaruratKonservasi #pokjakonservasi

#Repost @pengamatburung
• • •
Terbitnya P.92/2018 tentang perubahan atas peraturan P.20/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi telah mengakomodir kepentingan politik dan ekonomi sehingga mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini menunjukkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengambil kebijakan di luar kewenangannya. Untuk menegakkan kepatuhan pada hukum, kami menolak terbitnya P.92/2018 dan menuntut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mempertahankan P.20.

Bagi kawan-kawan yang masih berdiri di jalur konservasi, mari sebarluaskan pernyataan ini dan nyatakan dukunganmu!

#BurungIndonesia #SelamatkanBurungIndonesia #SaveIndonesianBirds #KamiBersamaP20 #BerantasMafiaBurungKicau #daruratkonservasi

Mari kita rapatkan barisan sahabat birding. .

#DARURATKONSERVASI #TOLAKP92

#Repost @pokja.konservasi
[VIRALKAN!]
Penolakan sekelompok masyarakat terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.20/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (P.20/2018) yang baru berumur ±2 (dua) bulan semakin kuat terdengar. Penolakan ini pun pada akhirnya mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengundangkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 
P.92/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.20/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa (P.92/2018). Peraturan baru ini antara lain menarik 5 jenis burung dari daftar P.20/2018 yaitu: kucica hutan/murai batu, cucak rawa, jalak suren, anis bentet kecil, dan anis bentet sangihe.

Kami, Pokja Konservasi berpendapat bahwa:

1. Dasar Penetapan yang Digunakan dalam P.92/2018 Tidak Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (PP No 7/1999)

2. Tanpa Rekomendasi Otorita Ilmiah, P.92/2018 Merupakan Produk Hukum yang Cacat

3. Bermain dalam Ruang Politik, P.92/2018 Dilahirkan Tanpa Dasar Kajian Ilmiah

4. P.92/2018 Tidak Mencerminkan Kecermatan Pemerintah Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian dalam Kebijakan Perlindungan Suatu Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Ada di Alam

5. Kelestarian Suatu Populasi Burung Utamanya Bukan Diukur Dari Banyaknya Burung Di Sangkar, Tapi Keberadaan Di Habitat Aslinya

6. Akar Permasalahan Lainnya, Paradigma Lama Konservasi UU No 5 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No 5/1990). Berdasarkan keenam poin di atas, diundangkannya P.92/2018 merupakan langkah yang kurang bijak dalam pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia.

Oleh karena itu, kami menuntut kepada:

1) @kementerianlhk @sitinurbayabakar untuk mencabut P.92/2018 dan mengembalikan status perlindungan kucica hutan/murai batu, cucak rawa, jalak suren, anis bentet kecil, dan anis bentet sangihe; dan

2) Presiden @jokowi c.q Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk segera melakukan pembahasan revisi UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 
Hayati dan Ekosistemnya.

Salam,
POKJA Konservasi

#daruratkonservasi #tolakp92

#daruratkonservasi #Repost from @pokja.konservasi ... [VIRALKAN]
Penolakan sekelompok masyarakat terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi (P.20/2018) yang baru berumur ±2 (dua) bulan semakin kuat terdengar. Penolakan ini pun pada akhirnya mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengundangkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.92/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.20/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa (P.92/2018). Peraturan baru ini antara lain menarik 5 jenis burung dari daftar P.20/2018 yaitu; kucica hutan/murai batu, cucak rawa, jalak suren, anis bentet kecil dan anis bentet sangihe.

Kami, Pokja Konservasi berpendapat bahwa:
1. Dasar Penetapan yang Digunakan dalam P.92/2018 Tidak Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (PP No 7 / 1999).
2. Tanpa Rekomendasi Otorita Ilmiah,P.92/2018. Merupakan Produk Hukum Yang Cacat.
3. Bermain Dengan Ruang Politik,P.92/2018. Dilahirkan Tanpa Dasar Kajian Ilmiah.
4. P.92/2018 Tidak mencerminkan Kecermatan Pemerintah Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian dalam Kebijakan Perlindungan Suatu Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Ada di Alam.
5. Kelesatrian Suatu Populasi Burung Utamanya Bukan Diukur Dari Banyaknya Burung Di Sangkar, Tapi Keberadaan Di Habitatnya.
6. Akar Permasalahan Lainnya, Paradigma Lama Konservasi UU No. 5 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No.5/1990). Berdasarkan keenam point diatas, diundangkannya P.92/2018 merupakan langkah yang kurang bijak dalam pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia.

Oleh karena itu, kami menuntut kepada:
1). @kementerianlhk @sitinurbayabakar untuk mencabut P.92/2018 dan mengembalikan status perlindungan kucica hutan/murai batu, cucak rawa, jalak suren, anis bentet kecil dan anis bentet sangihe.
2). Presiden @jokowi c.q Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk segera melakukan pembahasan revisi UU No. 5 tahun tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Salam
Pokja Konservasi.

#Repost @pengamatburung (@get_repost)
・・・
Terbitnya P.92/2018 tentang perubahan atas peraturan P.20/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi telah mengakomodir kepentingan politik dan ekonomi sehingga mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini menunjukkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengambil kebijakan di luar kewenangannya. Untuk menegakkan kepatuhan pada hukum, kami menolak terbitnya P.92/2018 dan menuntut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mempertahankan P.20.

Bagi kawan-kawan yang masih berdiri di jalur konservasi, mari sebarluaskan pernyataan ini dan nyatakan dukunganmu!

#BurungIndonesia #SelamatkanBurungIndonesia #SaveIndonesianBirds #KamiBersamaP20 #BerantasMafiaBurungKicau #daruratkonservasi

Regrann from @piligreennetwork - [VIRALKAN!] Bravo @kementerianlhk @siti.nurbayabakar
@konservasi_ksdae !

Bersama dengan Permen 20/2018, membuktikan bahwa KLHK telah membuat gebrakan baru konservasi TSL di Indonesia. Permen 20/2018 membuktikan bahwa Indonesia kuat melawan, memberantas perburuan dan perdagangan tanpa izin.
Selain peningkatan perlindungan spesies, gebrakan pemberantasan kejahatan terhadap TSL ini dapat disempurnakan melalui peningkatan efek jera atas hukuman bagi para pelaku kejahatan TSL. UU5/90 yang saat ini ada, belum mengakomodir banyak perubahan modus kejahatan serta hukuman yg masih ringan dibandingkan dengan kerugian ekonomi dan ekologi yang ditimbulkan bagi tanah air Indonesia. #RevisiUUKSDAE #DaruratKonservasi #RevisiUU590

Merdeka jangan setengah-setengah. Mari raih kemerdekaan biodiversitas seutuhnya! Berantas perdagangan burung kicau dan TSL lainnya secara ilegal serta tangan-tangan mafia!
Bagi masyarakat pecinta burung dan penangkar jangan khawatir dan tidak perlu panik. Ayo segera melapor kepada BKSDA terdekat untuk pengurusan izin kegiatan pemanfaatan burung kicau masing2 ya.. Salam konservasi!

#AkubersamaP20 #PahlawanBurungKicau
#BerantasMafiaBurungKicau
#IndonesiaTanpaMafiaBurungKicau
#2019BebasMafiaBurungKicau
#dirgahayuindonesiake73 - #regrann
#siregol
#sigotaknarasaikonservasi

#Repost @pokja.konservasi
• • •
[VIRALKAN!]
Penolakan sekelompok masyarakat terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.20/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (P.20/2018) yang baru berumur ±2 (dua) bulan semakin kuat terdengar. Penolakan ini pun pada akhirnya mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengundangkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 
P.92/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.20/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa (P.92/2018). Peraturan baru ini antara lain menarik 5 jenis burung dari daftar P.20/2018 yaitu: kucica hutan/murai batu, cucak rawa, jalak suren, anis bentet kecil, dan anis bentet sangihe.

Kami, Pokja Konservasi berpendapat bahwa:

1. Dasar Penetapan yang Digunakan dalam P.92/2018 Tidak Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (PP No 7/1999)

2. Tanpa Rekomendasi Otorita Ilmiah, P.92/2018 Merupakan Produk Hukum yang Cacat

3. Bermain dalam Ruang Politik, P.92/2018 Dilahirkan Tanpa Dasar Kajian Ilmiah

4. P.92/2018 Tidak Mencerminkan Kecermatan Pemerintah Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian dalam Kebijakan Perlindungan Suatu Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Ada di Alam

5. Kelestarian Suatu Populasi Burung Utamanya Bukan Diukur Dari Banyaknya Burung Di Sangkar, Tapi Keberadaan Di Habitat Aslinya

6. Akar Permasalahan Lainnya, Paradigma Lama Konservasi UU No 5 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No 5/1990). Berdasarkan keenam poin di atas, diundangkannya P.92/2018 merupakan langkah yang kurang bijak dalam pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia.

Oleh karena itu, kami menuntut kepada:

1) @kementerianlhk @sitinurbayabakar untuk mencabut P.92/2018 dan mengembalikan status perlindungan kucica hutan/murai batu, cucak rawa, jalak suren, anis bentet kecil, dan anis bentet sangihe; dan

2) Presiden @jokowi c.q Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk segera melakukan pembahasan revisi UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 
Hayati dan Ekosistemnya.

Salam,
POKJA Konservasi

#daruratkonservasi #tola

#Repost @wwf_id with @get_repost
・・・#worldrhinoday
Hai Sobat, keberadaan Badak Indonesia kini semakin memprihatinkan. Berbagai ancaman kepunahan kian menghampiri mereka.

Adanya ekspansi lahan perkebunan, penebangan illegal dan perburuan menjadi ancaman bagi badak Sumatera yang hidup dalam sub-sub hutan kecil di kawasan Sumatera dan Kalimantan. Walau populasinya lebih banyak dibandingkan badak Jawa, namun untuk bertahan hidup lebih rendah dibandingkan badak Jawa.

Selain itu, populasi badak Jawa yang berkisar 68 ekor dan hanya ada di kawasan TNUK memiliki permasalahan tersendiri. Hal ini dikarenakan badak yang berada di satu populasi akan riskan terhadap kepunahan akibat penularan penyakit ataupun bencana alam. Oleh karena itu perlu dibangun harapan baru diluar semenajung Ujung Kulon.

Badak Indonesia saat ini sudah berstatus Kritis (Critically Endangered). #EndangeredSpeciesWeek #DaruratKonservasi #connect2earth #wwfid

#Repost @pokja.konservasi
・・・
[VIRALKAN!]
Penolakan sekelompok masyarakat terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.20/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (P.20/2018) yang baru berumur ±2 (dua) bulan semakin kuat terdengar. Penolakan ini pun pada akhirnya mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengundangkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.92/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.20/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa (P.92/2018). Peraturan baru ini antara lain menarik 5 jenis burung dari daftar P.20/2018 yaitu: kucica hutan/murai batu, cucak rawa, jalak suren, anis bentet kecil, dan anis bentet sangihe.

Kami, Pokja Konservasi berpendapat bahwa:

1. Dasar Penetapan yang Digunakan dalam P.92/2018 Tidak Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (PP No 7/1999)

2. Tanpa Rekomendasi Otoritas Ilmiah, P.92/2018 Merupakan Produk Hukum yang Cacat

3. Bermain dalam Ruang Politik, P.92/2018 Dilahirkan Tanpa Dasar Kajian Ilmiah

4. P.92/2018 Tidak Mencerminkan Kecermatan Pemerintah Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian dalam Kebijakan Perlindungan Suatu Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Ada di Alam

5. Kelestarian Suatu Populasi Burung Utamanya Bukan Diukur Dari Banyaknya Burung Di Sangkar, Tapi Keberadaan Di Habitat Aslinya

6. Akar Permasalahan Lainnya, Paradigma Lama Konservasi UU No 5 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No 5/1990). Berdasarkan keenam poin di atas, diundangkannya P.92/2018 merupakan langkah yang kurang bijak dalam pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia.

Oleh karena itu, kami menuntut kepada:

1) @kementerianlhk @sitinurbayabakar untuk mencabut P.92/2018 dan mengembalikan status perlindungan kucica hutan/murai batu, cucak rawa, jalak suren, anis bentet kecil, dan anis bentet sangihe; dan

2) Presiden @jokowi c.q Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk segera melakukan pembahasan revisi UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 
Hayati dan Ekosistemnya.

Salam,
POKJA Konservasi

#daruratkonservasi

Most Popular Instagram Hashtags