nisa_tkn nisa_tkn

3471 posts   5390 followers   905 followings

nisa tkn 

From @felixsiauw
Besok insyaAllah kesini, mudah-mudahan Allah meridhai upaya kita menolak kedzaliman ☺☺☺
.
.
.
#Aksi287

From @mimbarpembebasan
( Aksi Damai )
Mencegah Kemungkaran (Hadits Arbain No. 34)

من رأى منكم منكرا، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان ‘An Abii Sa’idin Al Khudryyi RodhiallaHu’anHu Qoola, Sami’tu RosulullaH SholallaHu’alayHi Wassalam Yakuulu, Man Roa Minkum Munkaron FalyughoyyirHu BiyadiHi, Fa illam Yastathi’ FabilisaaniHi, Fa illam Yastathi’ FabiqolbiHi, Wadzalika Adh’aful iimaan.

Dari Abu Sa’id Al Khudri ra : ‘Saya mendengar Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya, dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman” (HR. Muslim)

Perppu No.2 Tahun 2017 adalah sebuah kemungkaran yang wajib ditolak maka karena itu mari bersama menolaknya dengan ikut dalam Aksi 287 yang akan dilaksanakan Jumat 28/7/2017 di Istiqlal lalu Longmarch ke MK.
.
.
.
#Aksi287 #aksibelaislam
#TolakPerppuOrmas
#TolakPembubaranHTI

From @chandrapurnairawan *PRESS RELEASE*
*KOALISI ADVOKAT PENJAGA KONSTITUSI* *PERPPU 2/2017 BERTENTANGAN DENGAN PANCASILA DAN UUD 1945.* Alhamdulillah, tanggal 26 Juli 2017 jam 9.30 WIB. Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) dan Sharia Law Institute yg tergabung kedalam KOALISI ADVOKAT PENJAGA KONSTITUSI sudah diterima mengajukan permohonan yudicil review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Mahkamah Konstitusi.

Kami menilai bahwa Perppu 2/2017 bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, oleh karena itu kami mengajukan yudicial review di Mahkamah Konstitusi sebagai ikhtiar menjaga kontitusi negara kita.

Kami menilai bahwa Perppu 2/2017 seperti pedang yg digunakan pemegangnya untuk menebas siapapun yg mereka anggap secara sepihak tanpa diberikan ruang untuk melakukan pembelaan. Ormasnya dibubarkan, sementara pengurus dan anggotanya dalam banyang-bayang ancaman pidana selain itu hak-hak sipil mereka pun terancam misalnya dipersekusi, PNS diminta mundur, bahkan ada pejabat yg berkomentar cabut saja status kewarganegaraannya.
Ikhtiar menjaga konstitusi melalui jalur Mahkamah konstitusi ini harus bersinergi dgn gerakan politik untuk memberi dukungan kepada Anggota DPR RI pada masa sidang selanjutnya agar menolak Perppu.
Semua jalan ditempuh, semua ikhtiar diupayakan, semua sarana dilakukan, sepanjang tidak bertentangan dgn hukum dan peraturan perundang undangan yg berlaku. Oleh karenanya kami sepenuhnya memberi apresiasi yag setinggi-tingginya kepada GNPF - MUI dan aliansi ormas yang akan menyelenggarakan aksi damai tolak Perppu, pada Jumat 28 Juli 2017.
Semoga semua ikhtiar untuk menjaga konstitusi berbuah Ridlo Illahi. Kita semua tidak ingin, hak konstitusional Presiden berupa kewenangan menerbitkan Perppu dijalankan dengan kesewenang-wenangan. Kita tidak ingin negara hukum (rechtstaat) yang diperjuangkan para founding Father negeri ini berubah menjadi negara kekuasan (machtstaat) yg menebarkan rasa takut, teror, ancaman dan kedzaliman.
Demikian kami sampaikan.

Jakarta, 26 Juli 2017.

Chandra Purna Irawan,MH.
*Ketua Eksekutif Nasional KSHUMI*

Ahmad Khazinudin.,S.H.

From @rickyfattama
Jakarta, 26/7/2017
KOALISI ADVOKAT PENJAGA KONSTITUSI

Pengajuan Yudisial Review Perppu No.2 Tahun 2017 Ke Mahkamah Konstitusi.

Insya Allah Mahkamah Konstitusi Membatalkan Perppu No.2 Tahun 2017 karena memiliki banyak kecacatan Hukum baik Materil maupun Formil.
.
.
.
#MK #JR #JudicialReview #MahkamahKonstitusi

From @muslimah_timur_jauh
#Persekusi setelah Pembubaran

Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (#HTI) lewat perppu ”instan” berbuntut ancaman persekusi. Jamaah yang menjadi aparatur sipil negara (ASN) –dulu disebut pegawai negeri sipil (PNS)– kini didata dan diultimatum, bahkan diancam pecat. Daftar anggota dan pengurus HTI disebar ke publik, mirip penyebaran daftar hitam. Juga ada larangan berdakwah.

Praja Muda Karana (Pramuka) pun kena imbas penundaan bantuan pemerintah karena ketuanya, Adhyaksa Dault, pernah datang ke acara HTI (padahal Menko Polhukam Wiranto juga pernah). Yang lebih membuat tak habis pikir, Kapolrestabes Semarang diberitakan mengajak adu senjata siapa pun yang ingin mendemo perppu itu. Ngeri.

HTI dibubarkan dengan dalih anti-Pancasila. Tetapi, cara-cara penekanan berbau persekusi itu apa sesuai dengan Pancasila? Inilah soalnya. Tafsir Pancasila bisa seluas-luasnya, tetapi tafsir yang bisa berbuah palu godam keputusan eksekusi adalah tafsir Pancasila dari pemerintah. Dan seakan tak boleh dipertanyakan lagi.

Perlu diingat, HTI tak pernah tercatat melakukan kekerasan. HTI atau aktivisnya malah kadang-kadang menjadi korban persekusi dari kelompok yang tentu mengaku lebih Pancasilais. Pengajiannya kadang dihalangi dan dibubarkan. Padahal, saat itu status HTI masih badan hukum yang sah.

Alangkah indahnya jika setelah pembubaran HTI ini pemerintah melakukan pembinaan secara Pancasilais. Tidak malah melakukan tindakan-tindakan bullying –meski mereka berkuasa. Bukankah dalam Pancasila ada sila kemanusiaan dan keadilan? Orang yang jadi tersangka korupsi triliunan saja masih ditoleransi memimpin sidang yang menentukan nasib pemilu, mosok perlakuan kepada HTI lebih sengit?

Kalau nanti ada forum peradilan, ada kesempatan baik menunjukkan sikap pemerintah lebih valid dari sudut Pancasila dibanding pemikiran ideal kekhilafahan ala HTI. Pemerintah tak perlu membuat kesakitan-kesakitan berikutnya setelah pembubaran dengan perppu ”instan” itu. Kalau adu menang-menangan, jelas rakyat akan kalah.
http://www.jawapos.com/read/2017/07/25/146517/persekusi-setelah-pembubaran

Follow 👉👉👉 @muslimah_timur_jauh

Ayuk kita dukung rame-rame ...Pak #Jokowi @Jokowi segala yg berkaitan dgn HTI ditolak saja termasuk tolak terima pajak dari org2 efek #PerppuOrmas ... semua ormas Islam mendakwahkan Islam soalnya pak... gimana adilkan ???? #Mikir #RakyatRapatkanBarisan
#IslamBersatuTakBisaDikalahkan #KekuasaanDitanganRakyat #KedaulatanDitanganSyara (Allah SWT)
#TolakPerppuOrmas
#PerppuOrmasKriminalisasiAjarahIslam #PerppuAncamOrmasIslam
#RapatkanBarisan #Aksi287
#TolakPembubaranHTI #KamiBersamaHTI #KamiBelaHTI
#1000AdvokatBelaHTI

Jadi #NGANU bs di #impeach dgn masalah #hutang krn lebih dari 30% APBN dan terbitkan #perppuOrmas ... Dua sudah terungkap kesalahannya #HukumPositif seperti ini ternyata, baru tahu
.
.
From @bongkartaktik.id
Jakarta - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, masyarakat bisa melakukan penggulingan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai masalah hutang negara.

Menurut Yusril, Jokowi telah melanggar UU Keuangan, karena total utang pemerintah secara keseluruhan tidak boleh melebihi 30 persen dari APBN.

Dimana kata mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) ini mengaku utang yang dimiliki Indonesia sudah di atas 50 persen dari APBN. Sehinga Jokowi telah melanggar UU Keuangan. ‎”Utang Indonesia sudah di atas 50 persen mustinya Presiden sudah bisa impeachment‎,” ujar Yusril saat ditemui di Gedung Bank Bukopin, Cawang, Jakarta, Selasa (25/7).
Oleh sebab itu, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini mengaku, seharusnya Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu tentang utang, ketimbang mengeluarkan Perppu Ormas. Karena dianggap lebih genting. Pasalnya hutang negara telah melewati batas 30 persen dari UU Keuangan. “Jadi Jokowi baiknya mengeluarkan Perppu supaya hutang ‎negara bisa melebihi 50 persen,” katanya.

Sekadar informasi, utang Indonesia per Januari 2017 ini sudah mencapai US$ 320.28 miliar atau setara dengan Rp 4.274 triliun. Utang Indonesia ini naik dibandingkan dengan posisinya pada Desember 2016 sebesar US$ 316.40 miliar.[psi]

Sumber : http://www.posmetro.info/2017/07/presiden-jokowi-terancam-diimpeachment.html?m=1

Fb.Budi Saifullah .
.
Surat Cinta Komunitas Royatul Islam Bagi Para Pejuang Syariah dan Khilafah di Seluruh Indonesia
KARENA KITA TIDAK BISA LARI DARI JATI DIRI KITA
Saudara & Saudariku Para Perindu Syariah & Khilafah, Tidakkah Kalian Lihat?
Saat Ini Syariah & Khilafah Bukan Lagi Disuarakan Oleh Hizbut Tahrir Indonesia.
Saat Ini Bendera Tauhid Bukan Lagi Dikibarkan Oleh Hizbut Tahrir Indonesia.
#HizbutTahrirIndonesia Telah Dibubarkan Paksa.
Tapi Syariah & Khilafah Tetap Menggema.
Bendera Tauhid Tetap Berkibar.
Siapakah Mereka Yang Menyerukan #Syariah & #Khilafah?
Siapakah Mereka Yang Mengibarkan Bendera Tauhid?
Mereka Adalah Umat.
Mereka Adalah Saudara Saudari Kita.
Mereka Adalah Yg Akan Turun Ke Jalan Pada AKSI 287.
Apakah Hati Kalian Para Pejuang Syariah & Khilafah Tidak Merindukan Mereka?
Apakah Hati Kalian Para Pejuang Syariah & Khilafah Tidak Bergetar & Terdorong Untuk Bertemu Mereka?
Apakah Setelah Umat Menyerukan Syariah & Khilafah, Kalian Akan Membiarkan Mereka?
Apakah Setelah Umat Mencintai Bendera Tauhid, Kalian Hanya Akan Menonton Mereka?
Apakah Ketika Umat Merindukan Kalian, Kalian Akan Berpaling Dari Mereka Karena Alasan "Kerja, Lelah, Sakit, Bla Bla Bla" Dan Sejumlah Alasan Lainnya?
Demi Allah, Jangan Saudara Saudariku.
Bukankah Kalian Adalah Pewaris Para Syuhada? Bukankah Kalian Adalah Orang Orang Yg Telah Berjual Beli Dengan Harta Dan Jiwa Kalian?
Bukankah Kalian Adalah Para Pengibar Royatul Islam?
Ini Bukanlah KKI,
Ini Bukanlah MK,
Ini Bukanlah Acara HTI,
Ini Adalah Aksi Umat Untuk Membela #HTI,
Ini Adalah Bentuk Kecintaan Umat Terhadap HTI,
Kalian Telah Mengetuk Pintu Pintu Rumah Mereka,
Allah Pun Telah Meluluhkan Hati Hati Mereka,
Dan Kini Mereka Yg Telah Mengundang Kalian Datang,
Dan Kini Mereka Yg Telah Menanti Kalian,
Mari Kita Sambut Kemenangan Yg Telah Dijanjikan,
Di Mana Umat Telah Sedikit Demi Sedikit Membuka Mata Dan Hati Mereka,
Dan Mulai Meninggalkan Penguasa Durjana,
Jangan Pernah Ragu & Takut.
Sebab, Kaum Kafir & Munafiq Pasti Akan Selalu Mencari Cara & Sejumlah Alasan Untuk Menghalangi Kalian.
AKSI 287 MENANTI HADIRMU
Bila Kalian Tidak Mampu, Maka Kirimkan Doamu.
Bila Kalian Mampu, Lalu Apa Lagi Yg Kalian Tunggu ?
-KRI 24/7/17-

Most Popular Instagram Hashtags